Ambon, suaradamai.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan memulai pengawasan terhadap program realisasi APBD 2024 besok, dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebagai lokasi pertama. Pengawasan ini akan mencakup lima kabupaten, yaitu Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan Buru.
Wakil Ketua Komisi II, John Laipeny, mengungkapkan hal tersebut di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (25/2). “Untuk pengawasan kali ini, kita rencana ke Seram Bagian Barat. Di sana kita akan meninjau proyek-proyek mitra seperti pertanian, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, serta proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN dan APBD Provinsi Maluku. Kita akan melihat sejauh mana proyek-proyek tersebut telah selesai,” ujarnya.
Menurut John, dinas teknis telah melaporkan bahwa seluruh program kegiatan telah rampung 100 persen. “Tinggal kita melakukan pengawasan. Mengingat ini sudah mendekati bulan puasa, beberapa hari ini kita fokus di SBB. Setelah itu, setelah puasa selesai, kita lanjutkan ke SBT, kemudian Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, dan berakhir di Kabupaten Buru,” jelasnya.
Selain pengawasan terhadap proyek, Komisi II juga akan menampung aspirasi masyarakat. Beberapa persoalan yang akan menjadi perhatian adalah isu pertambangan di SBB serta masalah pertanian yang melibatkan konflik antar desa. “Di samping tugas pokok pengawasan program pemerintah, kami juga akan mendengarkan keluhan masyarakat,” kata John.
Untuk kasus pertambangan di Haya, pengawasan akan dilakukan pada tahap kedua. “Dari 11 kabupaten/kota, putaran pertama ini mencakup lima daerah. Haya sudah masuk agenda, tetapi karena bulan puasa, rencana rapat dengan pihak terkait akan dijadwalkan setelahnya. Kami tidak menolak investasi, tetapi harus memperhatikan ekosistem, masyarakat adat, dan sistem pranata yang ada,” tegasnya.
John juga menekankan pentingnya dampak positif investasi bagi masyarakat setempat. “Kalau ada investasi, masyarakat bisa mendapat manfaat, misalnya kios sembako yang laku atau kesempatan kerja sebagai PAM swakarsa. Pak Gubernur pun sudah menegaskan bahwa investor harus membuka kantor di Maluku untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Kita mendukung investasi yang ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat,” tandasnya.
