Berbagai persoalan terkait peningkatan taraf hidup petani telah diidentifikasi dan solusinya tengah dirancang. Masyarakat Aru, khususnya para petani, boleh berharap bahwa di bawah kepemimpinan Kaidel akan terjadi perubahan nyata menuju kemandirian kelompok tani.
Dobo, suaradamai.com – Dalam pidatonya saat momen serah terima jabatan pada Maret lalu, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, menyatakan keprihatinannya karena belum ada kelompok tani yang mandiri setelah dibina oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, dalam masa kepemimpinannya periode 2025-2030, seluruh jajarannya harus meninggalkan pola pikir lama, tidak lagi berpikir dan kerja yang biasa-biasa saja, dan berani mencari terobosan baru, agar masyarakat binaan pemerintah daerah dapat mandiri.
Ini merupakan sebuah pernyataan yang membangkitkan harapan baru kepada masyarakat bahwa akan ada perubahan, akan ada kemajuan di Bumi Jargaria.
Di bidang pertanian, Kaidel menggagas program 10 juta pohon kelapa yang ditargetkan dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi lokal, sekaligus menarik investor masuk untuk mendukung hilirisasi industri kelapa di Aru.
“Target kita dengan 10 juta pohon kelapa ini bangkit, berdiri. Dengan demikian kita menarik investor masuk ke daerah agar hilirisasi itu akan ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan 10 juta pohon kelapa. Kita di kisaran panen, 1 musim panen 3 bulan itu, di kisaran 360.000 ton. Itu target kita. Dengan demikian kita siap dalam hal penyiapan bahan baku,” ujar Kaidel.
Tak hanya kelapa, Kaidel juga mengarahkan program swasembada komoditi dengan pendekatan berbasis data kebutuhan lokal.
“Kita lagi menata supaya dinas perdagangan mendata komuditi apa saja dan berapa banyak yang selama ini diimpor dari luar. Supaya kita pengalihan dia (petani), jangan terus menanam tanaman yang ada minat pasar. Kita harus mengedukasi supaya dia fokus menanam tanaman yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi dinas perdagangan mendata jenis-jenis apa saja yang dibutuhkan di Aru selama ini. Ah ini yang mau kita arahkan supaya dia menanam jenis ini. Supaya kebutuhan pasar ini jangan lagi didatangkan dari luar,” terang Kaidel.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, sistem pemasaran dan perbaikan fasilitas tengah dirancang. Pemerintah berharap, hasil pertanian tidak hanya ditingkatkan dari sisi produksi, tetapi juga distribusi dan konektivitas pasar.
Namun di balik visi besar itu, lemahnya pendampingan petani menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Laganti Hutanjalay, mengkritisi minimnya peran penyuluh pertanian yang seharusnya menjadi ujung tombak pendampingan.
“Penyuluh-penyuluh kecamatan itu harus diaktifkan kembali. Sehingga mereka ini yang selalu mendampingi petani dalam hal baik itu mulai dari tanam, mengatasi hama, bahkan sampai ke tingkat panen,” ujar Hutanjalay.
Keluhan serupa disampaikan Genes, mantan Kepala Desa Tanah Miring. Ia menilai pendekatan para penyuluh selama ini tidak efektif.
“Dia (penyuluh) datang cuma kasih sosialisasi, tetapi tidak secara langsung membawa masyarakat untuk cara bertanaman, tidak ada… Jadi istilah seperti mengajar saja di sekolah lah,” ucap Genes.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru, Maxie Musa, mengakui adanya persoalan dalam efektivitas penyuluhan.
“Di Dinas Pertanian itu ada penyuluh, Pak. Ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat tani kita, kelompok tani, masyarakat yang berupaya di bidang pertanian. Memang ini saya harus bicara dengan jujur bahwa ini tidak berjalan maksimal karena penyuluh sendiri tidak punya jiwa membangun pertanian ini dengan baik,” ungkap Maxie kepada suaradamai.com.
Ia menjelaskan, banyak penyuluh tidak menjalankan tugas secara intens di desa. Bahkan sebagian tidak membuat laporan, sehingga tidak menerima biaya operasional meskipun anggaran sudah disiapkan.
“Penyuluh datang satu hari dua hari, sisanya tinggal di Dobo. Bahkan biaya operasional saja sudah dianggarkan sebesar Rp480 juta. Kemarin saya tanda tangan untuk empat orang saja yang hanya dapat BOP, karena mereka tidak masukkan laporan, karena mereka tidak ada di lapangan,” jelasnya.
Maxie menyebutkan bahwa tahun 2026 para penyuluh akan ditarik ke Kementerian Pertanian. Meski begitu, ia berharap koordinasi tetap berjalan karena penyuluh harus tetap menjadi bagian dari upaya swasembada pangan di daerah.
“Kami ini kan satu dapur, satu rumah besar sebetulnya, beda kamar saja. Tapi kami harus tetap berkoordinasi karena pertanian harus merubah hasil, penyuluh harus jadi ujung tombak,” tegas Maxie.
Ia juga menegaskan pentingnya jiwa pengabdian dalam profesi penyuluh.
“Penyuluh itu mengabdi sama dengan guru, jiwa pengabdiannya harus ada. Kalau ini tidak berjalan dengan baik, masyarakat tani kita begitu-begitu saja walaupun kami kasih bantuan,” ujarnya.
Terkait program unggulan Bupati Kaidel soal pengembangan 10 juta pohon kelapa, Maxie menyebut hal itu membutuhkan pendampingan intensif dari penyuluh.
“Ini menjadi catatan saya tersendiri ke depan untuk lebih menggerakkan penyuluh untuk melakukan pendampingan ke masyarakat,” katanya.
Maxie juga menyebutkan bahwa pihaknya telah merencanakan penetapan sentra komoditi pertanian di Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2025 ini.
“Soal sentra komoditi pertanian juga tengah disiapkan oleh Dinas Pertanian. Direncanakan tahun 2025 ini juga ditetapkan sentra komoditi tersebut,” ujar Maxie.
Berbagai persoalan terkait peningkatan taraf hidup petani telah diidentifikasi dan solusinya tengah dirancang. Masyarakat Aru, khususnya para petani, boleh berharap bahwa di bawah kepemimpinan Kaidel akan terjadi perubahan nyata menuju kemandirian kelompok tani.
Namun demikian, realisasi tidak akan berjalan tanpa pengawasan. Semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga legislatif seperti DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, diharapkan dapat mengawal proses perubahan ini agar benar-benar menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan petani secara merata.
Editor: Labes Remetwa
