Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin, menilai penarikan kendaraan dinas tidak efektif dan justru membebani anggaran daerah.
Ambon, suaradamai.com – Polemik penarikan aset kendaraan dinas kembali mencuat setelah DPRD Maluku menilai langkah tersebut justru dapat menambah beban daerah. Para legislator menegaskan bahwa opsi terbaik bukan menarik kendaraan yang sudah lama dipakai ASN, tetapi menjualnya melalui mekanisme resmi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data terbaru, terdapat 42 unit mobil dinas, 22 di antaranya telah ditarik, sementara 12 unit masih tersisa. Untuk sepeda motor dinas, jumlahnya mencapai 81 unit, dengan 47 unit telah berhasil ditarik.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin, menilai penarikan kendaraan dinas tidak efektif dan justru membebani anggaran daerah.
“Itu mobil dinas, motor dinas, semuanya ada di tangan ASN. Kita mau tarik buat apa? Taruh di mana nanti? Parkirannya di mana? Kalau ditarik, pemeliharaannya banyak. Bahan bakar juga kita yang bayar. Kalau saya, mobil-mobil itu dijual saja. Biar masuk APBD, jadi PAD,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).
Ia mencontohkan, jika sekitar 40 kendaraan yang masih layak dijual dilelang secara terbuka, potensi pendapatan daerah bisa mencapai miliaran rupiah.
“Kalau dijual, 3 sampai 5 miliar itu bisa dapat. Bisa bangun jalan, bisa untuk hal lain, daripada mobil-mobil itu jadi bangke,” ujarnya.
Rofik juga membuka peluang agar ASN atau anggota dewan yang sudah puluhan tahun menggunakan kendaraan dinas tersebut dapat membeli unit yang selama ini mereka pakai.
“Kalau ada ASN atau anggota dewan yang sudah lama pakai, ya jual saja. Itu penghargaan. Kenapa harus ditarik-tarik? Malu orang,” tambahnya.
Menurutnya, lelang terbuka bukan hanya lebih transparan, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan ratusan kendaraan yang terus membengkak setiap tahun.
“Ratusan mobil itu beban. Pemeliharaannya saja ratusan juta setahun. Belum bensinnya. Jadi dijual saja, daripada kita tarik tapi tidak dipakai,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya efisiensi dan keberanian pemerintah daerah mengambil keputusan.
“Kita harus realistis. Kalau aset itu tidak efektif lagi, ya lepaskan. Jangan biarkan APBD habis hanya untuk memelihara kendaraan tua. Yang penting transparan, dilelang, dan hasilnya kembali untuk kepentingan rakyat,” tutupnya