Masalah yang dihadapi Dinas PUPR Malra sangat kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya aparatur hingga pemasangan sasi yang menghambat pembangunan.
Langgur, suaradamai.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara Nurjanah Yunus menyatakan, instansi yang dipimpinnya senantiasa diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, baik dalam lingkup internal maupun dari luar. Meski demikian, permasalahan tersebut tak lantas membuat pihaknya mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
“Sejujurnya banyak kendala yang ditemui selama tahun 2019 kemarin. Pertama, dinas yang saya pimpin ini mengalami keterbatasan sumber daya aparatur, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, padahal ketersediaan program kerja sangatlah banyak. Ditambah lagi, pegawai honor saya banyak, tapi pada umumnya hanya memiliki sepsifikasi tamatan pendidikan SMA, sehingga tidak bisa mendukung kegiatan program Dinas PUPR,” ungkap Ana, sapaan Nurjanah Yunus, kepada Suara Damai saat ditemui baru-baru ini.
Sebagai tindak lanjut, menurut Ana, aparatur yang ada perlu mengikuti bimtek-bimtek spesialisasi misalnya, di bidang air bersih, bina marga, jalan jembatan, kecipta-karyaan, tata ruang, FGD, serta penyusunan revisi RT/RW. Selain itu, dirinya selalu menekankan kepada kepala bidang untuk memberikan bimbingan bagi stafnya.
Di tengah keterbatasan, lanjut Ana, lantas tidak harus dijadikan sebagai masalah yang nantinya mengakibatkan kualitas pekerjaan di lapangan berkurang dan tidak sesuai dengan kontrak spesifikasi. Hal yang terpenting menurutnya adalah bagaimana mengelola dan menerapkan manajemen pengendalian yang mantap.
“Saya memang terkesan jadi orang galak, dengan harus marah dan menekan mereka (staf) terus. Mungkin cara ini salah tetapi dengan adanya budaya kerja masyarakat di sini, maka sangat tepat untuk menggunakan cara yang begitu,” ujar Ana.
Permasalahan lain juga berasal dari rekanan. Hampir sebagian besar kurang memilki peralatan yang memadai serta SDM yang kurang. Begitu juga pada sistem manajemen dan pengendaliannya, sehingga terkadang pihak Dinas PUPR harus terlibat dalam hal administrasi dan lain-lain.
Penyerapan Anggaran Belanja Tahun 2019
Sementara terkait anggaran tahun 2019, Ana mengaku, tidak ada permasalahan. Sudah ada analisis kajian yang diperhitungkan dalam penggunaan anggaran terhadap program yang hendak dijalankan.
“Apabila kurang ataupun lebih, maka setiap program pekerjaan yang ditawarkan harus diselesaikan sesuai anggaran yang ada,” katanya.
Ia merincikan, anggaran pada Dinas PUPR Malra tahun 2019 yakni sebesar Rp. 126.976.467.005, terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung sebesar Rp.3.410.627.454, sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp.123.565.839.551.
“Belanja langsung realisasinya sebesar 98,49% dan belanja tidak langsung sebesar 77,65%. Sisa pembelanjaan masih berkisar 22%,” ungkapnya.
Ana menegaskan, penyerapan anggaran yang dilakukan pada dinas PUPR, bukan hanya tentang bagaimana anggaran itu harus diserap. Tetapi harus dibarengi dengan penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan.
“Memang ada satu atau dua paket yang kami pikir setelah distemasi mungkin tidak dapat terselesaikan. Namun, apabila tidak terselesaikan penyerapan anggaran tersebut, maka kami akan silpa-kan sisa dana tersebut dan akan dikucurkan kembali di tahun angggaran berikutnya,” tuturnya.
Proyek Infrastrktur Jalan yang Belum Selesai dan Kendalanya
Terkait proyek yang masih belum terselesaikan, Ana menyebutkan, salah satunya adalah proyek jalan Elat-Yamtel.
“Proyek ini belum selesai, karena kami mengalami kesulitan, dimana jalan tersebut hanya satu jalur dan medannya agak berat,” katanya.
Di sisi lain, Bupati Thaher Hanubun memerintahkan agar dalam pekerjaan tersebut tidak berfokus pada pembangunan jalan dari sisi panjangnya. Tetapi lebih diprioritaskan pada keamanan dan kenyamanan badan jalan.
“Atas perintah ini, sehingga kemudian banyak gunung-gunung yang kami pangkas. Namun saat pemangkasan gunung, mobilitas masyarakat yang melalui ruas jalan ini sering mengganggu aktivitas pekerjaan. Akhirnya pada saat yang bersamaan, mau tak mau, rekanan harus menghentikan aktivitas pekerjaan, sambil menunggu tidak ada lagi mobiltas masyarakat,” tuturnya.
Selain itu ada masalah lain. Lokasi pengambilan material tanah putih sangat jauh dari lokasi proyek. Jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 km, sehingga proyek jalan tersebut sangat menguras waktu.
Harapan di Balik Pemasangan Sasi
Dalam sistem pelayanan dan koordinasi, Kepala Dinas PUPR Malra Nurjanah Yunus mengaku, pihaknya mungkin lemah dan lamban dalam membangun koordinasi yang baik dengan Dinas Perumahan, terkait proses ganti rugi tanaman milik masyarakat. Akibatnya masyarakat memasang sasi pada proyek yang dikerjakan.
“Kami menyadari bahwa di tengah tuntutan kebutuhan yang begitu besar, anggaran untuk mengganti rugi tanaman oleh Dinas Perumahan sangat terbatas dan penganggarannya pun diberikan secara bertahap. Akibatnya ganti rugi itu sendiri tidak dapat dibayar tuntas. Pada akhirnya juga, Dinas PUPR yang disalahkan dengan pekerjaan dan kemudian oleh masyarakat bertindak dengan memasang sasi,” tuturnya.
Mengatasi masalah sasi, Ana mengimbau kepada masyarakat untuk juga berkoordinasi langsung ke pihak Dinas PUPR, karena menurutnya, sebelum mengerjakan sebuah proyek, pihaknya selalu melakukan sosialisasi dan itu diterima oleh masyarakat. Namun saat prakteknya, seringkali tidak sesuai karena dihalangi dengan pemasangan sasi.
“Dinas PUPR Malra akan selalu siap melayani masyarakat sesuai tupoksi. Namun, saya berharap penuh agar masyarakat dapat mendukung kami dengan tidak lagi menghambat proyek pekerjaaan Dinas PUPR. Kami juga berharap kepada tim anggaran Pemda Malra agar dapat menaikan anggaran infrastruktur, karena aggaran di tahun 2020 sangat kecil, kurang lebih hanya Rp80 Milyar,” harapnya. (gerryngamel/labesremetwa)