“Terdapat berbagai argumentasi soal kendala keuangan. Namun yang kami tahu bahwa ini janji Negara kepada masyarakat Maluku. Dalam kelebihan dan kekurangannya, kami berharap janji itu harus diwujudkan,” tegas Sairdekut.
Ambon, suaradamai.com – Proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) hingga sekarang belum ada kejelasan. Hal tersebut mendapat tanggapan serius DPRD Provinsi Maluku. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut.
Sairdekut meminta Pemerintah Pusat (Pempus), untuk menepati janji Negara kepada Provinsi Maluku, terkait proyek LIN dan ANP.
Ia mengaku, hingga saat ini pihaknya sama sekali tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan sehingga kedua proyek strategis nasional itu batal dibangun.
“Terdapat berbagai argumentasi soal kendala keuangan. Namun yang kami tahu bahwa ini janji Negara kepada masyarakat Maluku. Dalam kelebihan dan kekurangannya, kami berharap janji itu harus diwujudkan,” tegas Sairdekut kepada wartawan, di ruang kerjanya, pekan lalu.
Sairdekut meminta, jika ada kendala menyangkut dengan pembangunan LIN dan ANP, maka itu harus disampaikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku.
Hal ini perlu dilakukan, agar bisa dicari alternatif-alternatif lain, untuk dibijaki oleh Pemda Maluku, bukan secara sepihak kedua proyek itu dialihkan.
“Hanya karena belum tahu apa kendalanya, lalu tiba-tiba dialihkan dengan alasan keuangan. Sementara masyarakat juga tidak mengetahui soal kendala keuangan yang terjadi. Yang kami tahu ini janji negara kepada Maluku,” tegas Sairdekut.
Soal sikap DPRD Provinsi Maluku dalam menyikapi pembatalan tersebut, Sairdekut bilang bahwa pihaknya kemarin telah menggelar rapat pimpinan. Hasilnya, DPRD Provinsi Maluku akan menyurati Presiden.
“Dorongan untuk Pempus bisa merealisasikan LIN dan ANP sudah dilakukan sejak lama. Nah, setelah beredar informasi pembatalan kedua proyek ini, maka kita ( DPRD) telah menggelar rapat pimpinan. Intinya kami akan menyurati Presiden. Kami berharap, pada saatnya nanti presiden bisa memiliki waktu untuk bertemu dengan DPRD,” tandas Sairdekut.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga: