Selasa, September 29, 2020
Beranda DPRD Provinsi Maluku DPRD Setujui Ranperda LPJ APBD Provinsi Maluku Tahun 2019 dengan Catatan

DPRD Setujui Ranperda LPJ APBD Provinsi Maluku Tahun 2019 dengan Catatan

Catatan kritis daris setiap fraksi disambut baik oleh Gubernur Maluku Murad Ismail.


Ambon, suaradamai.com – DPRD Provinsi Maluku menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 dengan sejumlah catatan kritis.

Persetujuan tersebut ditetapkan Ketua DPRD Lucky Wattimury setelah disetujui 8 fraksi lewat penyampaian kata akhir fraksi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (8/9/2020).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lucky Wattimury didampingi tiga wakil ketua masing-masing Melkianus Sairdekut, Effendi Latuconsina dan Asiz Sangkala itu juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno secara virtual.

Baca juga: Wattimury: Pemprov Akan Bentuk BUMD Tangani PI 10 Persen Blok Masela

Sebelum menyetujui pertanggungjawaban APBD 2019, ada beberapa masukan dan cacatan penting yang disampaikan fraksi-fraksi. Sebagaian besar fraksi menyoroti terkait pengelolaan aset daerah dan memberikan catatan kritis sebagai masukan kepada pemprov guna dijadikan acuan untuk perbaikan.

Catatan penting tersebut datang dari Fraksi Perindo Amanat Berkarya. Melalui juru bicara Wahid Laitupa, fraksi gabungan ini minta Pemprov Maluku melalui Gubernur Murad Ismail dapat membentuk tim untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh aset milik daerah.

“Kenapa perlu dibentuk tim, karena ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah, dan tentunya terhadap PAD,” tandasnya.

Selain itu fraksi ini juga, mendorong pemprov berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan infrastruktur terkait capain LIN demi kepentingan ekonomi masyarakat Maluku.

Baca juga: Laksanakan Instruksi Presiden, Gubernur Murad: Kami Sudah Bentuk Tim Akuntabilitas

Catatan kritis yang sama disampaikan Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Justina Renyaan, minta pemprov agar pengelolaan aset tetap harus memadai agar dalam laporannya tidak ditemukan kelemahan pada pengelolaan aset milik daerah.

Catatan kritis daris setiap fraksi ini disambut baik oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, dalam sambutannya, Gubernur berkomitmen akan berkerja lebih baik lagi kedepan untuk menutupi berbagai kekurangan, terutama terkait pengelolaan aset daerah.

“Atas nama pemda saya akan berupaya lebih baik lagi. Tentang aset-aset yang jadi catatan kritis setiap fraksi, kami akan perbaiki serta berikan laporan sebaik mungkin terkait aset kita. Yang pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin dan bersinergi dengan DPRD untuk pembangunan Maluku kedepan,” janji Gubernur.

Editor: Labes Remetwa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTIKEL TERPOPULER

Pemkot Tual Pulangkan 254 Pelaku Karantina: Terbanyak Mahasiswa

Wali Kota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menasihati pelaku karantina yang sebagian besar adalah pelajar mahasiswa.

Pengukuhan Rat Merohoinean Berlangsung “Maryadat”

Sebelum prosesi pengukuhan, tetua adat melakukan ritual pembersihan dan penyucian dalam tiga ritual berbeda.

Kerajinan Tangan Warga Ohoiren Perlu Inovasi

Kerajinan tangan lokal mulai mengalami kemunduran karena tidak ada inovasi. Langgur, suaradamai.com – Industri kreatif seperti kerajinan tangan...

Tahun 2021, Warga Ohoi Wermaf Miliki Rumah Layak Huni

Pemerintah Ohoi (Desa) Wermaf tidak tanggung-tanggung mengalokasikan anggaran jumbo untuk rehab rumah warga. Elat,...

KOMENTAR TERBARU

error: Konten dilindungi !!