DPD Golkar Papua Barat menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD Papua Barat untuk segera menuntaskan dan mengawal revisi DBH Migas Otsus.
Bintuni, suaradamai.com – Partai Golkar berkomitmen memperjuangkan manfaat ekonomi migas Teluk Bintuni agar dirasakan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Samaun Dahlan, dalam Musyawarah Daerah V DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni, Jumat (21/8/2026).
“Teluk Bintuni adalah salah satu daerah penghasil migas paling strategis di Indonesia. Karena itu, Golkar akan memperjuangkan agar manfaat ekonomi migas benar-benar sampai kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat,” kata Samaun.
Samaun mengingatkan, gas bumi Teluk Bintuni menjadi tulang punggung industri LNG nasional dan menyumbang penerimaan besar bagi negara.
Namun daerah penghasil juga menanggung beban sosial, lingkungan, perubahan tata ruang, hingga tekanan terhadap tanah ulayat.
“Daerah yang menghasilkan dan daerah yang menanggung dampak harus memperoleh porsi yang adil. Keadilan fiskal tidak hanya soal siapa yang menerima manfaat, tetapi juga siapa yang menanggung beban,” ujarnya.
Ia menyebut porsi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Otonomi Khusus Migas saat ini masih menjadi persoalan.
Dalam skema yang berlaku, Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil hanya mendapat porsi terbatas, sementara sebagian besar dialokasikan ke provinsi dan daerah lain.
Dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), muncul kritik bahwa skema itu belum mencerminkan prinsip by origin dan belum berpihak kepada Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil utama.
Instruksikan Fraksi Golkar Kawal Revisi DBH
Atas dasar itu, DPD Golkar Papua Barat menginstruksikan Fraksi Golkar di DPRD Papua Barat untuk segera menuntaskan dan mengawal revisi DBH Migas Otsus.
“Partai Golkar mendukung penuh perjuangan untuk mewujudkan pembagian DBH Migas Otsus yang lebih adil, proporsional, dan berimbang bagi Teluk Bintuni. Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini adalah perjuangan untuk keadilan,” kata Samaun.
Ia menegaskan formula baru pembagian DBH harus memperhatikan tiga hal: daerah penghasil, daerah terdampak, dan kepentingan pembangunan Papua Barat secara keseluruhan.
Samaun juga mengajak pemerintah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha berkolaborasi sebagai mitra kritis dalam pengawasan kebijakan anggaran.
Ia optimistis, jika seluruh elemen bersatu, Teluk Bintuni tidak hanya akan menjadi daerah terkaya sumber daya alamnya, tetapi juga terkuat sumber daya manusianya dan tertinggi tingkat kesejahteraannya.
Samaun menutup sambutannya dengan berpesan kepada keluarga besar Golkar Teluk Bintuni agar tetap menjaga persatuan dan soliditas.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni