“Kota Tual dan mungkin Maluku Tenggara juga sudah ada Perda tentang peralihan dari desa administrasi ke desa adat, kenapa desa adat, sebenarnya struktur adat itu sudah ada sejak dulu, misalnya orang kay, soa, seniri,” ungkapnya.
Tual, suaradamai.com – Peralihan Desa administratif ke desa adat, yang tertuang dalam peraturan daerah, bertujuan mengembalikan dan menguatkan struktur desa adat yang sudah ada sejak dahulu, hal ini disampaikan Walikota Tual Adam Rahayaan.
Dikatakan hal ini dimaksudkan, agar jabatan dalam desa adat seperti soa, seniri, orang kay dan lainnya, dapat difungsikan kembali. Dirinya juga mengharapkan agar setiap ohoi atau desa dapat mendirikan kantor adat guna kelancaran administrasi.
“Kota Tual dan mungkin Maluku Tenggara juga sudah ada Perda tentang peralihan dari desa administrasi ke desa adat, kenapa desa adat, sebenarnya struktur adat itu sudah ada sejak dulu, misalnya orang kay, soa, seniri,” ungkapnya.
Segala macam sebutan jabatan adat itu memang sudah ada, kata dia, tinggal kita formalkan dia dalam bentuk regulasi, di mana dulu Desa administratif itu kita alihkan ke desa adat, supaya jabatan-jabatan itu juga berfungsi kembali, dan kalau dia sudah berfungsi kembali haruslah kita bangun kantor adat, karena mereka akan berkantor di situ, beraktivitas seperti layaknya kantor-kantor lain, karena di sana mereka sudah mulai menerapkan nilai-nilai dan juga bisa berbahasa kei sehari-hari di situ.
Selain itu, Rahayaan juga mengatakan, pihaknya mengupayakan agar kebiasaan berbicara dalam bahasa Kei di setiap kalangan, harus dihidupkan kembali, karena merupakan ciri khas masyarakat yang hidup di tanah Kei.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
