“Oleh sebab itu kami mohon sekali, ada penanganan yang sungguh-sunguh dari pihak kejasaan terhadap kasus BPJS ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini tidak menggangu trust publik terhadap BPJS. “ Jelas Benny.
Jakarta, suaradamai.com – Anggota Komisi II DPR RI Benny K Harman meminta Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan secara serius. Hal ini diungkapkan Benny saat rapat kerja komisi III bersama dengan Jaksa Agung di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).
Dilansir dari www.dpr.go.id, Benny mengungkapkan bahwa kasus ini bisa mempengaruhi kepercayaan publik pada layanan BP Jamsostek
“Oleh sebab itu kami mohon sekali, ada penanganan yang sungguh-sunguh dari pihak kejasaan terhadap kasus BPJS ini. Jadi bagaimana penanganan hukum ini tidak menggangu trust publik terhadap BPJS. “ Jelas Benny.
Kalau penanganan kasus, lanjut Benny, BPJS Ketenagakerjaan tidak diatasi secara sungguh-sungguh maka publik akan hilang kepercayaan. Tenaga kerja diwajibkan untuk membayar perusahaan kalau tidak membayar, bagi perusahaan kalau tidak membayar akan dipidanakan tapi tragisnya uang iurannya dikorupsi. Jadi lama-lama nanti publik akan bilang ya ndak usaha lah kita ksih BPJS Ketenagakerjaan kalau hasilnya juga korupsi.
Diketahui, BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek diduga melakukan korupsi penyimpanan pengelolaan keuangan dan dana investasi. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menggeledah kantornya, sejumlah pejabat dan karyawan juga sedang diperiksa sebagai saksi atas pengajuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Ada 20 pejabat dan karyawan yang diperiksa sebagai saksi dari kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Namun samapi saat ini Kejagung belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Disisi lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan kasus itu Bermula dari adanya laporan investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang diduga merugikan negara senilai 22 triliun
Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan, hingga saat ini belum selesai memeriksa jutaan transaksi milik BPJS Ketenagakerjaan. Dalam meneliti kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung melibatkan BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasilnya belum ada transaksi saham yang mengarah ke tindak pidana korupsi.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
