“Jadi premium tidak lagi digunakan kalau tidak salah, mestinya pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina untuk kebijakan seperti ini,”cetusnya.
Ambon, suaradamai.com – Pemerintah Kota Ambon diminta untuk lebih bijak melihat persoalan yang ada di tengah masyarakat, sebelum memutuskan untuk menaikan harga angkutan (angkot) yang akan menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin kepada wartwan di DPRD Maluku, Selasa (07/09/2021).
Menurutnya, sebelum memutuskan kenaikan harga angkot, Pemkot Ambon seharusnya melakukan kajian lebih mendalam, dengan melihat provit. kalau persoalan di atas di identifikasi terkait dengan kebaikan harga penggunaan dari premium ke pertalite atau Pertamax.
“Jadi premium tidak lagi digunakan kalau tidak salah, mestinya pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina untuk kebijakan seperti ini,”cetusnya.
Ia menilai, kebijakan dengan menaikan tarif angkot akan bisa berimbas naiknya harga pokok yang lain, karena kalau biaya transportasi naik dia akan di tutupi dengan biaya ekonomis yang lain. Jadi tidak hanya melihat kenaikan tarif angkot di tapi implikasi tersebut sangat banyak dan luas.
Rovik menyarankan kepada pemerintah kota, untuk bijak dalam menaikan tarif angkutan ini, harus ada upaya untuk dilakukan koordinasi dengan pihak Pertamina agar supaya beban akibat dari kenaikan itu dibenarkan kepada masyarakat.
“Kalau tidak dinaikkan, bagaimana dengan sopir angkot, kalau dinaikan bagaimana dengan masyarakat, hari ini juga dalam situasi ekonomi yang miris terkait kebijakan pemerintah terhadap pandemi covid-19,”ucapnya.
Kalau sudah seperti ini, kata Rovik seharusnya pemerintah berpikir untuk membuka sentra sentra ekonomi, dengan tidak mengetatkan sumber-sumber ekonomi masyarakat.
“Sudah saya tekankan dari awal, kalau sentra ekonomi dibuka, menciptakan lahan yang baru ketika masyarakat sudah sejahtera mau kasih baik berapapun masyarakat sudah tidak masalah. Tapi kalau di sisi lain kita mengetatkan sentra ekonomi publik, berimplikasi pada pendapatan masyarakat dan di sisi lain kita mengencangkan kenaikan tarif seperti itu sama saja kita menjadikan masyarakat sebagai tumbal,”urainya.
Untuk itu, kata Rovik mau tidak mau pilihan hanya cuma dua, melonggarkan aktifitas ekonomi publik, atau tidak perlu menaikkan tarif angkot, atau tarif-tarif yang lain.
“Mari kita lebih bijak melihat situasi dan kondisi masyarakat. Orang cukup susah dengan kondisi ini. Tapi memang karakter kita orang Maluku khususnya Ambon, dalam situasi apapun akan dihadapi karena jika mengeluh tidak akan bisa jadi beras untuk dimakan,”pintanya.
Tak hanya harga angkot, ia menilai sampai hari ini kebijakan tatap muka di Ambon belum dilaksanakan, bayangkan saja biaya tambahan pulsa untuk anak anak, tidak punya hp mesti beli hp, coba lebih peka mendengar keluhan masyarakat, harus ada biaya tambahan beli pulsa untuk sekolah.
“Jangan kita berpikir parsial, sebagai pemimpin kita harus berpikir secara holistik secara keseluruhan, ini ada kaitannya, ini fakta empiris yang saya dengar dan saksikan langsung. Karena kebijakan tarif angkot tidak hanya berimplikasi pada satu hal saja, tapi berimplikasi pada masalah ekonomi yang lain, ini yang menjadi catatan,”ucapnya.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga: