Delapan perangkat ohoi di suatu ohoi/desa wajib mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan.
Langgur, suaradamai.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mewajibkan seluruh perangkat ohoi/desa di Malra agar mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan.
Ini dilakukan dengan menetapkan salah satu persyaratan pada proses pencarian dana desa, yaitu desa wajib mengalokasikan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam APBOhoi.
“Tahun ini hukumnya wajib. Kita kan mendasari Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2018. Jadi kalau tidak ada (alokasi anggaran) BPJS Ketenagakerjaan dalam APBOhoi, saya tidak akan tindaklanjuti. Jadi harus ada dulu baru tandatangan untuk berproses,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDPPA) Malra Maryam Matdoan, Selasa (13/7/2021).
Maryam mengatakan, ada beberapa perangkat desa yang sudah menerima manfaat dari program ini. “Ada yang kepala desa maupun perangkatnya yang meninggal, sudah ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Maryam.
Dalam APBOhoi, lanjut Maryam, mewajibkan seluruh perangkat ohoi yang berjumlah kurang lebih delapan orang setiap ohoi. Jika suatu ohoi dipimpin oleh penjabat sementara, yang adalah pegawai negeri, maka hanya tujuh orang yang diakomodir.
Ia menambahkan, dari 190 ohoi di Malra, hanya ada dua ohoi yang belum diketahui apakah sudah mengalokasikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan atau belum. Sebab, hingga kini, dua ohoi tersebut yakni Ohoi Rahareng Atas dan Wearlilir belum memasukkan APBOhoi.
Hingga kini, lanjut Maryam, baru dilakukan pencairan dana desa tahap pertama. Pada proses pencarian dana desa tahap kedua nanti, setiap desa harus menyampaikan bukti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
“Ada bukti telah mendaftar baru bisa memproses tahap kedua,” kata Maryam.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
