Ambon, suaradamai.com – Kendati saat ini sudah berada di triwulan terakhir, pemerintah Kota Ambon terus berupaya menjaga postur APBD hingga bulan Desember 2024, sehingga berbagai program kerja dapat terlaksana dengan baik.
Demikian dikatakan Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulete usai upacara memperingati Hari Kesakitan Pancasila 1 Oktober, di balai kota Ambon, Selasa (1/10/2024).
Menurutnya, guna menjaga kestabilan APBD hingga akhir tahun, maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengendalikan APBD agar seimbang antara belanja dan pendapatan.
“Sudah barang tentu bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah tidak bisa berjalan lagi, katakanlah semestinya berjalan dibulan pertama, kedua dan ketiga tapi sampe sekarang belum berjalan, berarti kita geser ke APBD 2025,”kata Sapulete.
Dijelaskan, apabila dipaksakan untuk dilakukan kegiatan bersifat fisik, maka akan berpengaruh pada kualitas.
“Pekerjaan- pekerjaan kalau kita paksakan musti jalan saat ini, akan mempengaruhi dari kualitas pekerjaan itu sandiri, oleh karena itu yang bersifat fisik itu kita geser ke tahun anggaran 2025, hanya yang kita izinkan itu kegiatan perencanaan,”jelasnya.
Selain itu Sapulete menegaskan, penundaan kegiatan bersifat fisik juga dilakukan sebagai upaya mencega adanya utang daerah. Hal itu dikarenakan, hingga saat ini pemerintah Kota Ambon masih terus melakukan pelunasan utang daerah tahun 2023.
“Kalau kita mau paksakan semua harus jalan, otomatis tidak akan tercapai kualitas bekerja, dan pak Pj. Walikota sudah tidak mau lagi kita meninggalkan utang,”ungkapnya.
Diakuinya, saat ini pemerintah Kota Ambon juga memiliki tugas besar yakni Pemilukada 2024, dan anggaran yang berasal dari APBD itu terbatas, sehingga perlu adanya kebijakan strategis salah satunya dengan penundaan kegiatan bersifat fisik.
Dirinya juga mengaku akan dilakukan pembatasan perjalanan dinas, sehingga anggaran tersebut dpa dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang juga membawa dampak positif bagi kota ini kedepan.
“Jadi perjalanan dinas itu kalau hanya bisa dua orang, kenapa harus empat dan lima orang? ya kan efisiensi, supaya kebutuhan yang lain bisa kita penuhi, karena untuk membayar dana ADD, dan TPP bagi pegawai itu yang harus kita selesaikan sampai dengan Desember 2024,”tutupnya.
