Tual, suaradamai.com – Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyerahkan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 kepada Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, S.E di Kota Ambon, senin (06/02/2023).
Dalam kegiatan penyerahan atas penilaian publik lima OPD Pemkot Tual tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual meraih nilai tertinggi penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku dengan skor 69,56.
Berdasarkan Rilis Pers Ombudsman RI Perwakilan Maluku yang diterima tualnews.com, senin (6/2/2023), Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet mengaku selain penyerahan hasil penilaian, Ombudsman RI juga memberikan sertifikat penghargaan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual sebagai OPD dengan nilai tertinggi di Kota Tual yaitu 69,56.
Ombudsman ri perwakilan provinsi maluku paparan hasil penilaian tahun 2022 kepada wawali tual bersama opd pemkot tual, senin 6 februari 2023 di kantor ombudsman ri perwakilan maluku di kota ambon
Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Maluku Paparkan Hasil Penilaian Tahun 2022 Kepada Wawali Tual Bersama Opd Pemkot Tual, Senin 6 Februari 2023 Di Kantor Ombudsman Ri Perwakilan Maluku Di Kota Ambon
” Lima OPD Pemkot Tual yang menjadi objek penilaian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas
Pendidikan, ” Jelas Hasan Slamet.
Kepala Ombudsman Maluku, Hasan Slamet mengatakan penilaian bertujuan sebagai upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik
secara komprehensif, dimana dapat menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan
acuan kualitas.
“ Penilaian mendorong perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ungkapnya.
Mengenai penilaian di Pemerintah Kota Tual, Hasan menjelaskan kalau Pemerintah Kota Tual mengalami peningkatan dari zona merah ke zona kuning.
” Ada kemajuan, karena sebelumnya Pemkot Tual berada pada zona merah dalam hal kepatuhan pelayanan publik. Ini ada peningkatan dari zona merah ke zona kuning,” ujarnya.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku menegaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Tual belum bisa meraih zona hijau yaitu minimnya sumber daya serta website pada instansi-instansi tersebut.
Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, S.E pada kesempatan itu menjelaskan kalau penyerahan hasil penilaian dan
pemberian penghargaan adalah sebagai motivasi agar ke lima OPD tersebut terus memperbaiki kinerja sehingga bisa mendapatkan hasil penilaian yang lebih baik di tahun 2023.
“ Kami akan lakukan pembenahan dan melengkapi sisi kekurangan kami sebagai penyelenggara pelayanan publik,” Tegas Wawali Tual.
Kedepannya, Ombudsman RI Perwakilan Maluku berharap adanya kerja sama untuk melakukan pendampingan dengan Pemerintah Kota Tual sebelum dilakukan penilaian pada tahun 2023.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge,S.E perwakilan dari OPD yang dinilai yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pendidikan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku dan Tim Keasistenan Pencegahan Maladministrasi.
Berikut daftar nilai OPD Pemkot Tual dan dua Puskesmas di Kota Tual berdasarkan penilaian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun 2022 :
- Dinas Kesehatan dengan nilai 56.68
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 69.56
- Puskesmas UN dengan nilai 47.31
- Puskesmas Taar dengan nilai 52.02
- Dinas Pendidikan dengan nilai 47.34
- Dinas Sosial dengan nilai 46.25
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 64.69