Pj. Wali Kota Ambon Sambangi BKN Pusat, Perjuangkan Nasib Tenaga Kontrak

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pertemuan di Jakarta telah mencapai kesepakatan untuk memprioritaskan para tenaga honorer tersebut pada seleksi penerimaan di tahun 2024.


Ambon, suaradamai.com – Demi memperjuangkan nasib para tenaga kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Ambon, Pj. Wali Kota Ambon Dominggus N. Kaya menyambangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (30/7/2024).

Kunjungan ke BKN RI merupakan salah satu agenda dari serangkaian kegiatan Pj. Wali Kota Ambon yang berlangsung sejak Senin (29/7/2024) hingga Rabu (31/7/2024) di Jakarta. Selain ke BKN, Kaya bersama tim juga mengunjungi Kementerian/Lembaga terkait dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana dan inflasi di Kota Ambon.

Kedatangan Pj. Wali Kota Ambon bersama tim ke BKN tak lain merupakan tindak lanjut dari Hasil Akhir Laporan Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Maluku terhadap pengaduan yang dilayangkan para tenaga honorer pada Dinas Damkar Kota Ambon, yang mengikuti seleksi calon PPPK tahun 2023 yang dinyatakan tidak lulus.

Pj. Wali Kota menjelaskan kunjungan yang dilakukannya pada akhir juli lalu merupakan upaya dari Pemkot Ambon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami sesungguhnya sangat peduli terhadap nasib dari para tenaga honorer yang bertugas di Dinas Damkar Kota Ambon. Bagaimana kinerja mereka selama ini, bagaimana mereka begitu bersemangat dalam bekerja sesuai tupoksi mereka yang memang sangat rentan terhadap bahaya. Karena itu, kami akan berupaya untuk bisa menaikkan status mereka menjadi tenaga PPPK,” ungkap Dominggus di Ambon, Sabtu (3/8/2024).

Ia mengatakan, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian, Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, Kepala Kantor Regional IV BKN, Perwakilan Ombudsman RI, serta Plt. Karo Humas BKN, telah mencapai kesepakatan untuk memprioritaskan para tenaga honorer tersebut pada seleksi penerimaan di tahun 2024.

“Kita mencari solusi terbaik atau win-win solution bagi mereka, yaitu dengan mengakomodir dan memberi jaminan bagi ke-20 tenaga honorer Dinas Damkar untuk diprioritaskan sesuai database BKN pada seleksi penerimaan PPPK 2024 mendatang,” jelas Kaya.

Ia melanjutkan, Direktur Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan bahwa prosedur yang dipedomani adalah melakukan pemadanan terhadap tenaga honorer Dinas Damkar Kota Ambon yang telah terdata dalam basis data (database) BKN, untuk selanjutnya diprioritaskan pada seleksi penerimaan di tahun 2024.

Senada dengan itu, tambah Pj. Wali Kota, Direktur Pengawasan dan Pengendalian I BKN pada pertemuan itu menjelaskan, prosedur yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah (Paselda) mengacu pada ketentuan regulasi. Namun, BKN juga memprioritaskan tenaga honorer eks THK-2 yang masih tersisa untuk diangkat sebagai PPPK.

Pj. Wali Kota menambahkan, kepada pihak BKN yang hadir dalam pertemuan, Perwakilan Ombudsman RI Nur Iman Pelupessy meminta adanya surat jawaban tertulis dari BKN terkait Surat dari Pemerintah Kota Ambon tertanggal 31 Januari 2024 perihal penataan tenaga non ASN dan perkembangan pelaksanaan seleksi pengadaan ASN tahun 2023, serta hasil tindak lanjut pertemuan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dan BKN yang akan digunakan sebagai jawaban atas LAHP yang telah dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

“Demi meminimalisir potensi masalah di kemudian hari pada seleksi yang akan diadakan tahun ini, oleh Plt. Karo Humas BKN, Bapak Fino. Pemkot Ambon juga diminta untuk kedepan dapat berkonsultasi dengan BKN Pusat guna pemadanan data honorer yang terdata dalam Database BKN,” pungkas Kaya.

Editor: Labes Remetwa

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ronald Tethool

Sosok inspiratif yang berhasil memajukan pariwisata Ngurbloat, Kepulauan Kei, Maluku.

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU