Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malra 2020: Enam Fraksi Terima, Satu Tolak

Empat fraksi menerima dengan catatan, dua tanpa catatan, dan satu menolak.


Langgur, suaradamai.com – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar rapat penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Malra, Kamis malam (29/7/2021).

Dalam rapat tersebut, enam fraksi menerima dan satu fraksi menolak Ranperda tersebut. Empat fraksi menerima dengan catatan, yakni fraksi Demokrat-PKS, NasDem, PAN, dan Perindo. Fraksi Gotong Royong dan Gerindra menerima tanpa catatan. Sementara fraksi yang menolak adalah PKB.

Sebelum menyampaikan catatan, hampir semua fraksi mengapresiasi pemerintah daerah atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun 2020.

Ketua Fraksi NasDem Paskalina Elmas menyampaikan tiga catatan yang harus diperhatikan pemerintah daerah, yaitu menindak tegas pengambilan pasir di Malra tanpa izin Pemda Malra untuk pembangunan di Kota Tual, kaitannya dengan pajak galian C.

Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah agar meningkatkan perhatian dan sosialisasi terus menerus dalam rangka menangani pandemi Covid-19, dan dalam penganggarannya harus transparan dan akuntabel.

Fraksi NasDem, lanjut Paskalina, meminta pemerintah daerah agar segera memproses sertifikat lahan gedung Pesparawi dan perkantoran di Malra.

Kemudian, Ketua Fraksi Partai Perindo Benedict Fadly Rejaan dalam pandangan akhir fraksi, mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan insentif tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Mewakili Fraksi Demokrat-PKS, Wakil Ketua Fraksi Septian Brian Ubra meminta sekretariat DPRD Malra membagikan dokumen perubahan APBD tahun 2020 kepada anggota DPRD. Demokrat-PKS menilai bahwa seluruh proses penganggaran, termasuk rincian anggaran Covid-19 telah disampaikan dalam perubahan APBD 2020.

Fraksi Demokrat-PKS terus mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta mendorong pemerintah daerah agar segera menerbitkan sertifikat tanah gedung Pesparawi Kabupaten Maluku Tenggara.

Selanjutnya, Ketua Fraksi PAN Christian Meturan mengatakan, menegaskan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar memperhatikan hak tenaga kesehatan dan tenaga pendidik untuk dibayarkan secara rutin.

Fraksi PAN juga meminta Dinas Sosial agar memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang cacat dan anak-anak terlantar. Serta meminta Dinas Perikanan  mengoptimalkan peran sebagai salah satu leading sektor pembangunan daerah.  

Satu-satunya fraksi yang menolak Ranperda tersebut adalah Fraksi PKB. Sekretaris Fraksi Cristo Beruat saat membacakan pandangan akhir fraksi PKB, menyampaikan, pada Agustus 2020 lalu, Ketua DPRD Malra telah menyurati pemerintah daerah untuk menyampaikan rincian refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Namun hingga kini, lanjut Cristo, dokumen rincian tersebut belum juga diterima.

Atas dasar itulah, Fraksi PKB menyatakan menolak Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020.

“Apabila dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2020 ada menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, maka itu di luar tanggung jawab Fraksi PKB DPRD Malra,” sambung Cristo.

Untuk diketahui, rapat pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 ini dilanjutkan ke paripurna yang akan digelar pada Senin (2/8/2021) pukul 10.00 WIT.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU