Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malra 2020: SILPA Capai Rp14,4 Miliar

Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menjelaskan tentang realisasi APBD tahun 2020 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan sisa lebih hasil perhitungan APBD.


Langgur, suaradamai.com – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar rapat paripurna terkait penyampaian penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan daring dari ruang sidang utama DPRD Malra, Jumat (16/7/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menjelaskan tentang realisasi APBD yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan sisa lebih hasil perhitungan APBD.

Bupati menjelaskan, realisasi APBD Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari pendapatan daerah, yang dianggarkan sebesar Rp1.033.528.116.054, yang kemudian pada perubahan APBD turun sebesar 11,97 persen menjadi Rp909.845.451.809. Sampai dengan 31 Desember 2020, terealisir sebesar Rp905.690.962.560 atau 99,54 persen.

Jumlah realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp45.847.921.693, terealisir sebesar Rp44.258.115.564 atau 96,53 persen. Kemudian pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp853.317.610, terealisasi sebesar Rp847.949.656.194 atau 99,37 persen. Lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah dianggarkan sebesar Rp10.679.920.000, terealisasi sebesar Rp13.483.281.801 atau 126,5 persen.

Selanjutnya belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.030.151.616.054 yang kemudian pada perubahan APBD berkurang sebesar 9,36 persen menjadi Rp933.693.959.288. Sampai dengan 31 Desember 2020, terealisir sebesar Rp915.110.478.781 atau 98,01 persen.

Jumlah realisasi belanja daerah berasal dari belanja operasi, dianggarkan sebesar Rp755.599.279.266 terealisir sebesar Rp741.496.139.970 atau 98,13 persen. Belanja modal, dianggarkan sebesar Rp170.898.113.024, terealisir sebesar Rp166.896.933.389 atau 97,66 persen. Belanja tak terduga, dianggarkan sebesar Rp5.796.029.278 , teresalisir sebesar Rp5.318.302.402 atau 91,76 persen. Belanja transfer, dianggarkan sebesar Rp1.400.537.720 , terealisir sebesar Rp1.399.103.020 atau 99,90 persen.

Berikutnya, pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp23.848.507.478. Sampai dan dengan 31 Desember 2021, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp23.848.507.478 berasal dari selisih lebih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp28.648.507.478 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp4.800.000.000.

Dengan demikian, dari selisih antara realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi defisit sebesar Rp9.419.516.221, serta realisasi pembiayaan netto sebesar Rp23.848.507.478. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa) sebesar Rp14.428.991.257.

Jika Ranperda ini disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka SILPA tersebut akan dibahas pada APBD Perubahan 2021.

“Berbagai hal yang lebih rinci terkait dengan realisasi APBD dimaksud, dapat diikuti secara lebih jelas pada buku Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 beserta lampirannya yang sudah disampaikan kepada dewan yang terhormat,” ujar Bupati menutup penjelasannya.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU