Rapat Maraton, Komisi I DPRD Maluku Bahas Berbagai Persoalan Masyarakat

Menurut warga tiga dusun, tidak ada transparan pemerintah dalam menentukan besar ganti rugi atas objek lahan yang akan digunakan sebagai lokasi Ambon New Port, yang merupakan proyek strategi nasional dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN).


Ambon, suaradamai.com – Komisi I DPRD Provinsi Maluku secara maraton dalam kurun waktu sehari mengagendakan tiga rapat pembahasan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Rapat tersebut berlangsung di ruang paripurna, Senin (11/10/21).

Ketua komisi I, Amir Rumra bersama sejumlah anggota Komisi bersama para pemangku kepentingan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), membahas persoalan lahan yang kini oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah dijadikan sebagai objek wisata pantai Liang Hunimua.

Diketahui, lahan tersebut hendak akan dibayar Pemda Maluku sesuai hasil keputusan pengadilan yang inkra namun diklaim pihak Dati Lessy kalau lahan itu milik bersama, bukan sepihak dan minta adanya penanggungan pembayaran.

Setelah kurang lebih 60 menit, Komisi I kembali melakukan rapat bersama dengan warga tiga dusun di Negeri Waai yakni, dusun Batu Naga, Batu Dua dan Ujung Batu yang lahannya akan dijadikan sebagai objek, Ambon New Port.

Menurut warga tiga dusun, tidak ada transparan pemerintah dalam menentukan besar ganti rugi atas objek lahan yang akan digunakan sebagai lokasi Ambon New Prot, yang merupakan proyek strategi nasional dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Sementara rapat agenda ketiga membahas dan mendengar tanggapan pemerintah Negeri Waai terkait persoalan lahan Ambon New Port dan LIN , setelah sebelumnya Komisi I melakukan on the spot untuk mendengar langsung keluhan dan berbagai persoalan yang terjadi di tiga dusun.

“Kami minta fokus di pantai Liang karena ditakutkan Pemerintah Provinsi Maluku, salah bayar sesuai aspirasi yang masuk,” ujar Rumra.

Politisi PKS dari daerah pemilihan Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Aru itu mengaku, empat hari lalu pihaknya mengunjungi lahan di Pantai Liang.

“Kita fasilitasi. Yang berhak putuskan pengadilan. Kita coba fasilitasi perbedaan yang ada agar tidak terjadi masalah. Jadi semua aspirasi yang disampaikan kami pahami dan akan dalami,” jelasnya.

Anggota Komisi lainnya, Benhur Watubun menyampaikan interupsi untuk mempertanyakan, objek lahan ASDP dan pantai Liang, apakah satu Dati atau beberapa Dati.

 “Semuanya satu Dati,”jawab Lutfi perwakilan pemilik dari menanggapi pernyataan Watubun.

Mantan Kades Liang, Abdul Razak Oliver yang dalam kesempatan itu juga hadir menyesal, kalau ada pihak yang mengklaim lahan Pantai Liang.

”Saya menyesal klaim ada klaim sepihak. Dengan demikian saya harapkan kepada Komisi I dan Biro Pemerintahan dan Hukum termasuk Dinas Pariwisata Maluku, hati-hati kepada orang yang mengklaim lahan itu,”harap Opier.

Pernjelasan mendapat tanggapan dati keluarga Talib Lessy, Abdul Lessy yang menegaskan, banyak pihak memberikan keterangan di rapat seperti sinetron.

“Posisi mereka sebagai apa. Yang disampaikan mantan Raja Liang, kapasitas apa di negeri. Saya ini mantan anggota saniri. Saya berperkara sejak 1972 lalu. Yang kita kerja berdasarkan putusan hukum yang inkrah,”tegasnya.

Sambil menyindir kalau  yang hadir di rapat merupakan lawan pihaknya.” Ini kelompok sakit hati tegakkan putusan. Kita kerjasama dengan Pemda Maluku sejak 2008 lalu,”terangnya.

Dia mengisahkan, 2008 lalu. Melalui biro hukum yang bersengketa dipanggil, bahkan negeri dan warga Desa Waai di libatkan.

“Setelah melalui proses di biro hukum. Ibu Sekda minta penjelasan hukum dari biro menjelaskan Thalib Lessy harus dibayar. Tapi saat itu Pemda belum punya uang. Ketika berproses bermuara ke pengadilan harus taat dan tunduk pada putusan hukum,”ingatnya.

Kepala Biro Hukum Alawiyah Al Idrus menjelaskan, keturunan Thalib Lessy posisi sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Ambon.

“Semua gugatan dimenangkan Thalib Lessy. Kami lakukan kajian hukum terkait pembayaran. Dana sudah tersedia langkah pertama meminta penjelasan pengadilan. Sebagaimana Kita lakukan konsinyasi. Jadi dananya sudah tersedia. Kepentingan provinsi Maluku obyeknya di tempat wisata,”paparnya.

Editor: Petter Letsoin


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU