“Ini bukan kejadian baru. Situasi seperti ini pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya dan kembali terjadi di era sekarang. Karena itu perlu langkah konkret dan terukur agar tidak terus berulang,” tegas Roland.
Bintuni, suaradamai.com – Anggota Komisi C Bidang Anggaran DPRK Teluk Bintuni, Roland Kasihiw, menyoroti belum terbayarkannya sekitar 200 kontraktor atas pekerjaan tahun anggaran 2025.
Menurut Roland, persoalan keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menilai kondisi serupa pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya dan kembali terulang pada masa pemerintahan saat ini.
“Ini bukan kejadian baru. Situasi seperti ini pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya dan kembali terjadi di era sekarang. Karena itu perlu langkah konkret dan terukur agar tidak terus berulang,” tegas Roland, Rabu (25/2/2026).
Sebagai langkah awal, Roland meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun data utang dalam bentuk matrix yang lengkap dan transparan. Data tersebut harus memuat nama program dan kegiatan; lokasi kegiatan; sumber anggaran; besaran anggaran; realisasi fisik; realisasi anggaran; nomor kontrak; dan nama perusahaan.
Menurutnya, penyusunan data yang detail dan sistematis sangat penting agar pemerintah daerah dan DPRK dapat bersama-sama bertemu pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Roland juga mengemukakan dua opsi penyelesaian yang dapat ditempuh pemerintah daerah; yakni mengupayakan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar melalui DJPK Kementerian Keuangan bersama DPRK, dan menggunakan skema pinjaman daerah melalui Bank Papua sesuai dengan daftar piutang yang telah dilaporkan ke DJPK.
Ia menambahkan, jika opsi pinjaman ditempuh, maka nilainya harus sesuai dengan data yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat.
Roland menjelaskan, keterlambatan pembayaran kepada ratusan kontraktor tersebut dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya keterlambatan proses tender pada tahun anggaran 2025 serta tumpang tindih program pada tahun 2026.
Akibatnya, serapan anggaran dinilai tidak maksimal, sehingga berdampak pada keterlambatan transfer dana dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah, lanjut Roland, juga terjebak dengan batas akhir tahun anggaran 2025, yang menyebabkan sejumlah proyek tidak dapat dibayarkan sepenuhnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya perubahan DPA pada OPD yang sebelumnya telah diserahkan pada awal Februari 2025. Pergantian pejabat tanpa mekanisme yang dinilai tidak sesuai turut memengaruhi kinerja sistem pemerintahan, sehingga berdampak pada pengelolaan anggaran yang kurang optimal.
Roland menegaskan bahwa utang-utang tersebut harus mendapatkan pengesahan dari BPK RI Perwakilan Papua Barat agar dapat dimasukkan secara resmi dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, karena menyangkut kepercayaan para kontraktor serta stabilitas keuangan daerah.
“Harus ada keberanian mengambil keputusan. Jangan sampai setiap tahun kita terjebak dalam pola yang sama. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” tutup Roland.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
