Dalam pertemuan, PLN UIW M2U diminta penegasan sistim kelistrikan di Maluku terlebih khsusus di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Ambon, suaradamai.com – Belum lama ini, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Maluku dibawa pimpinan Hendrik Lewarissa, bersama pengurus partai dan anggota DPRD menemui pihak managemen PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (Malut), Senin (3/5/21).
Dalam pertemuan, PLN UIW M2U diminta penegasan sistim kelistrikan di Maluku terlebih khsusus di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena mengatakan, dalam pertemuan itu juga membahas beberapa hal termasuk soal pemadaman yang sering terjadi di SBT termasuk di pulau Gorong yang tingkat pemadamannya sangat tinggi.
“Pemadaman ini sangat mengganggu sekali aktifitas keseharian dalam bulan suci Ramadhan. Pemadaman dipulau Gorong sudah sangat tinggi sekali , sehingga masyarakat sering melayangkan protes terhadap PLN ,”ungkap kader terbaik Gerindara itu.
Pihaknya juga menyinggung soal sejauh mana sistim pembangunan kelistrikan di SBT, bahwa sudah ada pembangunan jaringan kelistrikan namun sampai sekarang bulan juga dinyalakan. Terdapat beberapa titik yang telah dibangun PLN seperti di Teor, Kasui Watubela, Pulau Panjang, Seram Laut, Kefin dan Kelmury, sementara yang sudah ada jaringan kelistrikan, dan sudah menyala hanya di Kefin.
“Sampai hari ini ada beberapa wilayah lain yang belum teraliri listrik, sehingga menjadi bagian yang dibicarakan dengan pihak PLN,” terang dia.
Diakui Kolatlena, masyarakat sudah mendatangi kantor PLN, termasuk anggota DPRD SBT kantor PLN, dengan ketegasan bahwa nantinya diawal tahun 2021 sistim kelistrik di SBT sudah bisa dapat diatasi, namun kenyataan sampai hari ini pihak PLN tak kunjung merealisasi apa yang menjadi tugas PLN dalam wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik.
Persoalan PLN hanya terdapat pada belum tersedia perijinan pengadaan mesin genset dari Pemerintah Pusat dengan alasan masih terdapat moratorium.
Kami berharap lewat pertemua dengan Hendrik Lewerissa, anggota DPR RI ini bisa membantu menyuarakan di pusat, sehingga jika mendapat ijin dari Kementerian SDM maka persolan kelistrikan di Maluku bisa dapat diatasi.
“Pada prinsipnya semua punya etika dan punya kemauan untuk melayani masyarakat dari sisi penerangan kelistrikan,” Pungkas dia.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
