OKP Cipayung melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Malra dan DPRD setempat. Mereka menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Maluku Tenggara.
Langgur, suaradamai.com – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menerima tuntutan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung yang terdiri atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Idonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Mahasiswa yang tergabung dalam OKP Cipayung itu melakukan aksi demonstrasi di dua lokasi hari ini, Jumat (18/10/2024), yakni di Kantor Bupati Malra dan Kantor DPRD Malra.
Kepada Pemkab Malra dan DPRD Malra, OKP Cipayung menyampaikan tuntutan yang tidak jauh berbeda. Ada empat hal yang mereka tuntut kepada DPRD Malra, yakni:
- Meminta DPRD Malra agar segera memanggil Kepala BKPSDM untuk menjelaskan kesiapan Pemkab Malra dalam seleksi CASN.
- Mendesak DPRD Malra agar segera memanggil Pj. Bupati Malra untuk mempertanggungjawabkan netralitas oknum ASN yang telah terbukti memberikan dukungan politik kepada pasangan calon tertentu.
- Mendesak DPRD Malra agar segera memanggil Pj. Bupati Malra untuk membertanggungjawabkan 7 program prioritas.
- Mendesak DPRD Malra agar segera mengevaluasi Pj. Bupati Malra yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Aksi mahasiswa ini diterima oleh Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun bersama anggota Benedict Fadly Rejaan, Christian Nelson Meturan, Abraham Beruat, dan Ali Arsyad Ohoiulun.
Kepada wartawan, Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti empat tuntutan tersebut.
“Dalam waktu dekat, tetu kami akan mengundang untuk bisa duduk bersama. Sehingga kita bisa bersama-sama menjawab apa yang menjadi harapan mahasiswa,” ujar Kudubun.
“Kami juga akan mengundang saudara Pj. Bupati agar ada dalam rapat bersama, rapat kerja, untuk kita bisa melihat apa-apa yang disampaikan dalam pernyataan sikap ini. Sehingga kita akan mengukur sejauh mana 7 prgram prioritas,” tambah Kudubun.
Editor: Labes Remetwa