Ada tiga kebijakan dan strategi yang telah ditempuh Pemkab Malra untuk menangani kemiskinan selama tahun 2021.
Langgur, suaradamai.com – Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menegaskan empat hal penting kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah ohoi (desa) dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut Ia sampaikan sebelum menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) secara simbolis bagi perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk penanganan kemiskinan ekstrem, di Aula Kantor Bupati, Kamis (9/12/2021).
Untuk diketahui, keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin atau miskin ekstrem di Malra berjumlah 1.002 keluarga.
Bupati mengatakan, Presiden telah memberi arahan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem secara bertahap selama tiga tahun, hingga berada di titik nol pada tahun 2024.
Menindaklanjuti arahan itu, Bupati menegaskan empat poin penting. Hal pertama yang harus dilakukan, kata Bupati, adalah penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM, bagi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan SDM Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial.
Kemudian, registrasi sosial dengan cara pendataan lintas perangkat daerah dan pemerintah desa melalui optimalisasi Puskesos-SLRT (Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu).
Bupati juga menekankan soal pengembangan monografi desa dan pemutakhiran data desa secara reguler.
Terakhir, Bupati ingin agar perencanaan ohoi dan kelurahan terkoneksi dengan perencanaan tingkat daerah, dengan memprioritaskan pada program pemberdayaan.
Kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan
Bupati menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menangani kemiskinan selama tahun 2021.
Ada tiga kebijakan dan strategi yang telah ditempuh Pemkab Malra, yakni mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial Covid-19.
Kemudian, meningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pemberdayaan potensi desa, pelatihan dan akses pekerjaan, pemberdayaan di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata, pengembangan ekonomi lokal, dan respon kebijakan Covid-19.
Terakhir, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akes terhadap layanan dasar (rumah layak huni, sanitasi, air bersih, listrik), peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, dan pengadaan sarana transportasi pedesaan.
Untuk diketahui, angka kemiskinan di Maluku Tenggara turun setiap tahun. Angka kemiskinan turun dari 23,27 persen di tahun 2018, menjadi 22,75 persen di tahun 2019, dan 22,57 persen di tahun 2020.
“Kita targetkan di 2023, angka kemiskinan harus turun ke angka 19 persen,” kata Bupati saat membuka kegiatan pelatihan penyusunan laporan koperasi di Suita Hotel Langgur, Rabu (24/11/2021) lalu.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga:
