“Kenapa hibah besar tetapi SPP atau pembayaran biaya kuliah per semester itu sama dengan yang berkuliah di Kota Ambon?” tanya Belsigawai.
Dobo, suaradamai.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Udin Belsigawai, mempertanyakan biaya kuliah Universitas Pattimura (Unpatti) Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Aru atau PSDKU Aru.
Pertanyaan itu ia lontarkan dalam rapat kerja bersama Rektor Unpatti dan jajaran di Ruang Sidang Sementara Gedung Kesenian Sita Kena Dobo, Selasa (29/4/2025).
Belsigawai mempersoalkan biaya kuliah di PSDKU Aru di tengah hibah pemerintah daerah yang besar ke kampus tersebut.
“Kenapa hibah besar tetapi SPP atau pembayaran biaya kuliah per semester itu sama dengan yang berkuliah di Kota Ambon?” tanya Udin.
Adapun dana hibah dari Pemkab Aru ke PSDKU sempat menyentuh angka Rp10 miliar meskipun saat ini mengalami penurunan.
Di sisi lain, Besligawai berterima kasih kepada jajaran Unpatti. Kehadiran kampus ternama di Maluku itu, bagi dia, telah menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau bagi generasi Aru.
“Kami sangat berterima kasih kepada PSDKU karena selama ini telah berupaya. Sehingga ade-ade kami yang tadinya mau berkuliah di Ambon dan daerah-daerah lain. Karena [keterbatasan] ekonomi, mereka memilih di Aru,” ujar Belsigawai.
Anggota DPRD Laganti Hutanjalay juga menyampaikan terima kasih karena kehadiran PSDKU Aru sangat membantu peningkatan sumber daya manusia Aru lewat program pendidikan S1.
Kendati demikian, ia juga menyayangkan ada 530 mahasiswa berstatus tidak aktif meski sudah ada hibah dari Pemda.
“Ini ada kerja sama pemerintah daerah untuk mensupport dana hibah untuk operasional maupun yang lain-lain kepada PSDKU. Dari 530 orang ini, apa kebijakan PSDKU untuk melihat kembali anak-anak kami yang tidak mengikuti proses belajar-mengajar pada tahun ajaran yang berjalan?” ujar Hutanjalay.
Menjawab itu, Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy mengatakan, dana hibah yang diterima PSDKU Aru sudah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.
Namun, hibah tersebut tidak mencakup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan aktif apabila membayar UKT dan mencetak Kartu Rencana Studi (KRS).
“Kalau perencanaannya, Bapak/Ibu setuju dari sini, bahwa hibah itu termasuk membayar UKT untuk sekian mahasiswa, ya silakan. Berarti akan ada pemotongan hibah untuk UKT,” jelas Leiwakabessy.
Terkait pengelolaan dana hibah tahun-tahun sebelumnya, Leiwakabessy menilai, pengelolaannya sudah sesuai peruntukkan.
“Kalau ada yang tidak sesuai peruntukan, ini bisa saja diinvestigasi. Tidak apa-apa. Saya persilakan,” ujar Leiwakabessy.
Editor: Labes Remetwa
KOMENTAR TERBARU