Ambon, suaradmai.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan sejumlah hal penting dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh pimpinan instansi pemerintah, mitra kerja, dan unsur masyarakat. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan sejumlah kemajuan kerja sama yang telah disepakati, sekaligus menyampaikan peringatan tegas terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Senin (20/04/2026).
Wattimena menyebutkan dua kerja sama utama yang telah ditandatangani pemerintah Kota Ambon. Pertama, kerja sama dengan PT Pelindo yang memanfaatkan lahan milik pemerintah kota, tepatnya bekas Pasar Inpres Ambon, sebagai tempat penumpukan peti kemas. Kedua, kerja sama dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas literasi, di antaranya dengan menyiapkan layanan perpustakaan di madrasah, di mana buku-buku koleksi milik pemerintah kota dapat dipinjamkan kepada siswa.
Selain itu, ia juga menyampaikan penyerahan fasilitas pembayaran QRIS untuk tiga Tempat Pengolahan Ikan (RTP), yaitu RTP Wainitu, RTP Airsalobar, dan RTP Amahusu. Fasilitas ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Bank Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun inklusi keuangan dan membiasakan masyarakat menggunakan transaksi non-tunai.
“Hal-hal yang kita lakukan pagi ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, kita masih punya banyak peluang untuk membangun kota. Membangun bukan hanya soal mendirikan gedung, tetapi juga kerja sama dan sinergi dengan semua pihak agar kita bisa beradaptasi dengan situasi yang ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyoroti proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kota Ambon. Ia mengaku senang karena proses berjalan, namun juga khawatir dengan munculnya dukungan terstruktur di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ia menegaskan bahwa jabatan ini merupakan jabatan karir ASN, bukan jabatan politik, sehingga tidak seharusnya ada upaya dukung-mendukung, pembentukan tim pendukung, atau saling menyerang antar calon.
“Kalau hal seperti ini terus berlanjut, kita bisa saja menghentikan prosesnya dan menggunakan pejabat pelaksana tugas secara bergantian. Saya ingatkan kepada seluruh ASN, siapapun yang nanti terpilih akan menjadi pimpinan kita semua. Siapa saja yang ketahuan terlibat dalam hal-hal yang tidak patut, akan didiskualifikasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menanggapi data yang menyebutkan bahwa 62 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Ia secara khusus menyampaikan perhatiannya terhadap kasus yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 79 Ambon yang sempat menjadi sorotan publik.
Wattimena meminta pihak kepala sekolah segera menyelesaikan masalah tersebut dengan tegas, termasuk memberikan tindakan kepada pihak yang terlibat, baik anak maupun orang tuanya. Ia juga meminta para kepala sekolah untuk mengatur akses masuk lingkungan sekolah dengan lebih ketat, serta mencegah orang tua berkumpul dan menyebarkan informasi yang tidak perlu di lingkungan sekolah.
“Ucapan yang terlihat sepele seperti membandingkan anak dengan saudaranya saja sudah bisa merusak rasa percaya dirinya. Apalagi sampai ada ucapan yang menyakitkan hati. Ini harus kita cegah bersama,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk tidak menggunakan media sosial sebagai tempat mengeluh atau menyampaikan keluhan terkait pekerjaan atau pimpinan. Ia menekankan bahwa jika ada masalah, sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi agar dapat dicarikan solusi yang tepat.
“Media sosial bukan tempat untuk mencari solusi, melainkan sering kali justru memicu perselisihan. Jika ada hal yang ingin disampaikan, datanglah ke ruang kerja saya, kita bicarakan dengan baik-baik,” pungkasnya.
