“Saya selaku tokoh pemuda 7 suku, lebih khusus Moskona, saya minta pemerintah daerah harus cari solusi. Kami semua ini anak negeri. Dan kembali lagi ke Undang-Undang Otsus, bagaimana dengan OAP ini? Mau bawa ke mana Orang Asli Papua ini?,” ujar Yerkohok.
Bintuni, suaradamai.com – Sekelompok warga yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan masyarakat Tujuh Suku, mengancam akan memalang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, dalam dua hari ke depan.
Ancaman tersebut disampaikan penanggung jawab aksi, Siprianus Yerkohok, kepada wartawan usai bertemu pihak kepolisian di ruang rapat Kantor Dinas PUPR Teluk Bintuni, Senin (25/8/2025).
Aksi tersebut dipicu kekecewaan warga terhadap Dinas PUPR terkait pengadaan paket pekerjaan masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan janji pemerintahan sebelumnya.
“Protes paket masyarakat yang Rp24 miliar, kami belum bisa puas. Dan itu kepala dinas harus kembali revisi ulang terkait dengan uang Rp50 miliar yang sudah dibentuk dari bupati lama, Bapak Matret Kokop,” ujar Yerkohok.
Menurutnya, pemerintahan sebelumnya menjanjikan alokasi Rp50 miliar untuk paket pekerjaan masyarakat. Namun saat ini, hanya Rp24 miliar yang disiapkan berdasarkan informasi dari Dinas PUPR.
Selain menuntut revisi anggaran, warga juga meminta transparansi terkait penerima paket pekerjaan tersebut.
“Saya selaku tokoh pemuda 7 suku, lebih khusus Moskona, saya minta pemerintah daerah harus cari solusi. Kami semua ini anak negeri. Dan kembali lagi ke UU Otsus, bagaimana dengan OAP ini? Mau bawa ke mana Orang Asli Papua ini?” tegas Yerkohok.
Aksi unjuk rasa hari ini berlangsung sekitar enam jam, dan merupakan lanjutan dari aksi pemalangan jalan yang dilakukan pada Selasa (19/8/2025) lalu.
Yerkohok menambahkan, jika dalam dua hari tidak ada respons dari pemerintah, pihaknya akan melanjutkan aksi dengan skala lebih besar.
“Kami memberikan kesempatan hari ini dengan pihak keamanan itu dua hari. Lewat dari situ kami turun kembali. Kami turun kembali itu, mungkin kita bisa palang kantor PU. Bisa juga kita melakukan aksi di kota,” tutupnya.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni
