Warga Desak Cabut Izin Operasi PT. Nusa Ina

Dampak pencemaran akibat aktivitas PT. Nusa Ina masih terasa. Sakit perut saat memakan ikan hasil tangkapan, bahkan ada yang gatal-gatal setelah mandi air laut.


Ambon, suaradamai.com – Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Hidup Maluku Collin Leppuy melaporkan PT. Nusa Ina ke Dirkrimsus Polda Maluku atas berbagai akibat yang merugikan masyarakat Dusun Siliha, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (8/3/2021).

Collin mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, dengan membawa laporan serta surat kuasa dari masyarakat setempat.

Dalam aduan tersebut, mereka meminta agar ada tindakan hukum tegas atas rangkaian kegiatan dan kerusakan lingkungan di Dusun Siliha, yang disebabkan oleh limbah pabrik PT. Nusa Ina.

“Setelah kami lihat ada kasus dugaan pencemaran lingkungan, kami diberi aduan oleh masyarakat yang jadi korban aktivitas pembuangan limbah. Pada 25 Februari kami diberi kuasa oleh warga untuk advokasi dan pengaduan berupa pelaporan,” kata Collin.

Dia menjelaskan, aduan itu didasari atas adanya pencemaran air laut di Dusun Siliha, yang membuat beberapa warga sampai sakit perut saat memakan ikan hasil tangkapan dari laut di depan dusun, bahkan ada yang gatal-gatal setelah mandi air laut.

“Hingga kini, belum ada pertemuan atau upaya perusahaan terhadap limbah yang dibuang dari perusahaan. Untuk itu, warga yang resah melalui ketua pemuda dusun Julet Itihuny, melaporkan kejadian tersebut untuk mendapat perlindungan dan pertanggung jawaban,” ujar dia.

“Warga meminta agar pihak kepolisian segera memproses direktur PT. Nusa Ina dan mencabut izin perusahaan,” imbuh dia.

Collin menambahkan, untuk saat ini, saluran buangan dari perusahaan telah ditutup. Warna air pun berubah. Hanya saja dampak pencemaran masih terasa.

“Warga khawatir kalau sewaktu-waktu aktivitas serupa terjadi lagi. Karena selama ini warga hanya bisa resah dan diam. Mereka tidak paham mengenai limbah serta kesulitan dalam melapor kondisi lingkungan yang janggal,” ungkap Collin.

Collin berharap, persoalan yang merugikan masyarakat Maluku ini, dapat diperhatikan pemerintah Provinsi dan Komisi II DPRD Provinsi Maluku.

Dia menambahkan, pihaknya telah siap dengan sejumlah bukti jika diminta kepolisian.

Katong (kami) sementara memasukan sampel air ke laboratorium yang tersertifikasi. Ini untuk lihat uji air apa ada limbah B3. Kami sudah siap,” tandas Collin.

Editor: Labes Remetwa


Hingga kini, belum ada pertemuan atau upaya perusahaan terhadap limbah yang mereka buang.


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU