Dirinya mencontohkan, kalau mereka tahu di toko harga semen Rp 60 ribu, tapi suplayer memberikan Rp75 ribu terima di tempat, tentunya sangat di rugikan.
Ambon, suaradamai.com – Masyarakat Maluku Tengah (Malteng) resah dengan sistim penyaluran dana bantuan terdampak gempa. DPRD pun akhirnya angkat bicara tentang juknis yang dikeluarkan pemerintah pusat (Pempus)
“Yang kita tahu kalau saat ini di Malteng sedang disalurkan dana bantun gempat, namun warga merasah resah dengan sistim pengelolaan dana tersebut, Saya sendiri kaget dengan aturan baru atau juknin yang dikeluarkan Pempus tentang sistim penyalurannya,”ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku M Asis Sangkala kepada koran ini via selulernya, Jumat(18/12).
Menurut Politisi partai PKS Maluku ini, awalnya masyarakat diminta membuka rekening perorangan, sekarang jadi kelompok, selanjutnya mereka yang mengelola dana menyelesaikan pembangunan sekarang lewat fasilitator dan mereka harus membeli bahan bangunan dalam bentuk kelompok dan di suplai lewat suplayer,”ucapnya.
Dia mengingatkan BNPB agar sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Kemudian pastikan hak-hak masyarakat tidak di korbankan, karena banyak informasi rens harga yang diberikan suplayer dengan fakta harga sebenarnya cukup berbeda jauh, tentunya merugikan masyarakat.
Dirinya mencontohkan, kalau mereka tahu di toko harga semen Rp60 ribu, tapi suplayer memberikan Rp75 ribu terima di tempat, tentunya sangat di rugikan.
Apakah ada dugaan permainan dari fasilitator, kata dia dari informasi mereka mendapatkan standarisasi harga yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota dengan rens harga sampai terima di tempat dengan harga berapa, tapi kan masyarakat bisa mengecek, dan menghitung.
Misalnya beli semen Rp65 ribu, dengan ongkos maka harga wajar berapa. Maka pemerintah daerah harus mendampinggi, agar tidak memberi ruang para fasilitator, dan suplayer menentukan harga diluar kewajaran.
Jadi saya mintakan BNPB, pemerintah daerah agar benar-benar mensosialisasikan hal ini dengan baik kepada masyarakat, dan pastikan hak-hak masyarakat tidak dirugikan dengan adanya peraturan baru.
Ia mengakui, banyak masyarakat yang keberatan dengan model ini, dan harus di fasilitasi jangan sampai kemudian menimbulkan konflik baru. Untuk itu BNPB dan Pemda melakukan monitoring terhadap hal ini,”ungkapnya.
Baca juga: