Wakil rakyat dari daerah pemilihan Seram Bagian Barat (SBB) ini menilai, kenaikan harga BBM menunjukan Pemerintah tidak berpihak ke masyarakat.
Ambon, suaradamai.com– Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) dengan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapat penolakan sejumlah kalangan, baik legislatif, masyarakat dan mahasiswa. Pasalnya, naiknya harga BBM justeru menyengsarakan masyarakat Indonesia.
Salah satunya, penolakan kenaikan BBM, sudah di sampaikan Fraksi PKS (F-PKS) DPR RI, dengan sikap walk out dari sidang paripurna DPR RI beberapa hari lalu sebagai bentuk protes terhadap kenaikan BBM.
Kali ini, sikap yang sama juga disampaika dari F-PKS DPRD Provinsi Maluku.”Jadi memang Fraksi PKS dari DPR RI, Provinsi, hingga kabupaten/kota kami menolak kenaikan harga BBM,”kata Ketua F-PKS DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal, kepada awak media, Rabu (7/9).
Didampingi salah satu anggota F-PKS lainnya, Turaya mengakui, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat.” Terjadi Inflasi besar- besaran. Tentu berdampak bagi ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan, kenapa harga BBM bersubsidi dinaikan. Masyarakat berteriak kemana-mana,”terangnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Seram Bagian Barat (SBB) ini menilai, kenaikan harga BBM menunjukan Pemerintah tidak berpihak ke masyarakat.
“Pemerintah justeru menyengsarakan rakyat. Sangat berpengaruh dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainya. Terjadi kenaikan harga angkot. Mahasiswa dan pelajar hingga Rp 5 ribu lebih,”kesalnya.
Padahal, ingat dia, pemerintah dimana-mana mengkampanyekan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, namun justeru pemerintah yang sendiri menyengsarakan rakyatnya.
”Ini hanya omong kosong belaka. Kami selalu bersama masyarakat menolak harga BBM. Kami menolakan karena masyarakat sudah susah dan menangis. Kami pejabat saja sangat terasa, apalagi masyarakat kecil. Kita semua terasa. Ini beban moril kita kepada masyarakat menyikapi kondisi yang ada. Intinya, kami komitmen bersama mengawal bersama rakyat,”paparnya
Soal ajakan atau kampanye kepada masyarakat menolaknya kenaikana harga BBM, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku ini menegaskan.
” Kami mengajak masyarakat pintar memilih pemimpin. Kami hanya berapa anggota DPR RI tidak mempengaruhi keputusan. Banyak skema diambil. Kalau skema voting kita tetap kalah. Tapi kita tidak mundur. Kita tetap kontrol pemerintah. Kita akan berusaha. Tidak sampai disini saja. Kita komitmen selalu bersama masyarakat. Kami bersikap iposisi kami kawal pemerintahan ini,”pungkasnya
Baca juga: