“Katakanlah Pak Menteri bisa datang ke Aru, bukan hanya SR, tapi ada bantuan-bantuan lain yang akan didistribusi di Kepulauan Aru untuk masyarakat-masyarakat miskin,” kata Koljaan.
Dobo, suaradamai.com – Kabupaten Kepulauan Aru menjadi salah satu daerah yang masuk dalam 166 daftar prioritas untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di tahun 2026 dengan dana fantastis, sekitar Rp250 miliar.
SR di Aru akan dibangun di lahan seluas 7,2 hektare, yang telah bersertifikat dan merupakan hibah Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Kementerian Sosial (memenuhi syarat pembangunan SR).
Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Tonci Koljaan mengatakan, masuknya Aru ke dalam daftar prioritas melewati sejumlah tahapan sejak tahun 2025 dengan kerja keras dari pemerintah daerah.
“Perhatian serius dari Pak Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel bersama Pak Wakil, dan juga Pak Sekda. Tidak terlepas dari dinas terkait. Kami Dinas Sosial sebagai leading sektor, tapi dinas terkait dalam hal ini Dinas Perkejaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, itu juga termasuk dalam memperjuangkan Sekolah Rakyat di Aru,” ungkap Koljaan.
Ia bersama Wakil Bupati, Muhammad Djumpa, dan Wakil Ketua DPRD, Rizal Djabumir juga teleh bertemu dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Ruang Rapat Kementerian Sosial belum lama ini.
Pertemuan tersebut memastikan akan segera dibangun SR di Kepulauan Aru.
Dikatakan, saat beraudiensi dengan Mensos, ia bersama wakil bupati dan wakil ketua DPRD meminta Mensos untuk turun langsung kecAru dalam rangka peletakan batu pertama Sekolah Rakyat.
“Pak Menteri akan berkunjung ke Aru dalam rangka peletakan batu pertama,” ungkap Koljaan.
Ia mengatakan, kehadiran menteri sosial sudah pasti akan berpengaruh ke masyarakat.
“Katakanlah Pak Menteri bisa datang ke Aru, bukan hanya SR, tapi ada bantuan-bantuan lain yang akan didistribusi di Kepulauan Aru untuk masyarakat-masyarakat miskin,” kata Koljaan.
Kemudian soal perekrutan siswa, jelasnya akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE) yang tersebar di 117 di 10 Kecamatan dan bukan soal bagi jatah.
“Tidak ada istilah jatah-jatah, tidak. Dia betul-betul terupdate dalam DTSE. Tidak ke kiri tidak ke kanan, karena kita dipantau,” tegas Koljaan.
Begitupun dengan perekrutan guru dan tenaga teknis juga sesuai dengan standar dan mekanisme dari Kemensos.
“Kehadiran Sekolah Rakyat ini anak-anak miskin yang ada di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional bisa menikmati pendidikan sejajar dengan anak-anak lain yang sudah menikmati pendidikan,” harap Koljaan.
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Kepulauan Aru