“Masyarakat tidak bisa semena-mena intimidasi kepala kampung di depan pintu Bank Papua untuk ambil uang,” ujarnya.
Bintuni, suaradamai.com – Kepala Distrik Merdey, Yustina Ogoney, meminta seluruh kepala kampung di wilayahnya tidak lagi menggunakan dana kampung untuk membayar denda masalah adat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan malam resepsi kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aula Kantor Distrik Merdey, Senin (17/8/2026).
“Kepala-kepala kampung yang ada saat ini juga saya harapkan untuk uang kampung tidak pakai denda masalah. Tidak pakai bayar masalah,” kata Ogoney.
Ogoney mencontohkan sejumlah persoalan sosial yang menurutnya kerap berujung pada penarikan dana kampung, seperti masalah pergaulan bebas, mabuk-mabukan, hingga perkelahian warga.
Ia menyebut, dalam praktiknya, warga kerap mendatangi kepala kampung di depan Bank Papua untuk langsung meminta pencairan dana guna menyelesaikan masalah tersebut.
“Masyarakat tidak bisa semena-mena intimidasi kepala kampung di depan pintu Bank Papua untuk ambil uang,” ujarnya.
Ogoney menegaskan, dana kampung telah memiliki alokasi perencanaan yang jelas dan tidak diperuntukkan bagi pembayaran denda pribadi maupun adat.
Ia mencontohkan tiga bidang yang menjadi fokus penggunaan dana tersebut, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Uang itu di dalam perencanaan tidak untuk bayar denda. Tapi kalau untuk pendidikan ada. Tapi untuk posyandu ada, untuk infrastruktur ada,” katanya.
Ia meminta warga menyampaikan persoalan pribadi di luar mekanisme dana desa, karena penggunaan dana untuk kepentingan tersebut dinilai turut menghambat pembangunan di tingkat kampung.
“Kalau ada masalah pribadi sampaikan di luar daripada dana desa. Jangan membebani dana desa dengan masalah-masalah pribadi. Karena itu salah satu juga yang menghambat pembangunan di kampung,” ujar Ogoney.
Pernyataan ini disampaikan Ogoney di hadapan kepala-kepala kampung dan masyarakat Distrik Merdey yang hadir dalam resepsi kenegaraan malam itu, sebagai bagian dari rangkaian sambutan HUT ke-81 RI yang juga menyinggung isu pendidikan dan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Editor: Labes Remetwa
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kabupaten Teluk Bintuni