“Kami meminta kepada pemerintah kota Ambon, tinjau kembali kebijakan yang tidak populis kepada masyarakat.”
Ambon, suaradamai.com – Kebijakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy terkait penggunaan barcode dalam pembayaran tarif angkutan umum kota (Angkot), dengan menggandeng mitra Bank mandiri, dinilai memberatkan masyarakat.
Walkot Ambon beralasan, di masa pandemi COVID-19, sistem ini diterapkan sangat tepat guna mencegah penularan virus corona.
Menanggapi hal tersebut, Anos Yeremias Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Kamis (28/10/2021) mengatakan, sebagai anggota DPRD Maluku, dirinya meminta Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
“Kami meminta kepada pemerintah kota Ambon, tinjau kembali kebijakan yang tidak populis kepada masyarakat.”
Yeremias menyatakan, semestinya kebijakan pemerintah kota harus memberikan ruang untuk masyarakat berkembang, jangan sebaliknya merugikan masyarakat.
“Tadi saya melakukan on the spot, dengan naik angkot dan berbicara langsung dengan sopir angkot maupun penumpang rencana ini ternyata tidak disetujui oleh mereka,” ujarnya.
Jangan sampai kebijakan ini, ungkap Yeremias, karena ada permainan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dengan bank tertentu dan bahkan juga dengan OJK, ini yang saya takutkan.
Menindaklanjuti hal ini, Yeremias menyatakan dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi III DPRD Maluku, untuk segera mengundang OJK guna membahas kebijakan penggunaan Barcode saat pembayaran tarif pada angkot.
“Kita akan panggil OJK untuk masalah ini,” tegas dia, sambil menyatakan kebijakan pemerintah harus populis kepada masyarakat”
Sebagai ketua fraksi Golkar saya menilai kebijakan ini tidak populer, karena kebijakan seperti itu yang diuntungkan adalah bank tertentu yang ditunjuk ataupun OJK,” pungkasnya.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
