Anos Yeremias Minta Keadilan BBM Untuk Rakyat MBD

Itu karena kelangkaan BBM sering dirasakan masyarakat 3T terlebih khusus di MBD, selain langkah harga BBM juga terbilang yang paling termahal di Indonesia.


Ambon, suaradamai.com – Pemerintah lewat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program BBM (Bahan Bakar Minyak) satu harga. Namun realitanya masih ada wilayah di Maluku yang programnya belum merata.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias meminta, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, lewat kunjungan kerja untuk memperhatikan wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau (3T) khususnya di Maluku Barat Daya (MBD).

Padahal sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak pada bidang minyak bumi dan gas. PT Pertamina (Persero) juga telah komitmen untuk terus meningkatkan pemerataan energi di pelosok negeri melalui Program BBM Satu Harga. Untuk memberikan keadilan energi sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan energi di sepanjang wilayah terdepan Indonesia.  

“Masyarakat Maluku sangat merindukan sosok pimpinan seperti pak Ahok, karena itu harapanya kehadiran beliau di Ambon, jangan cuma untuk meninjau proyek-proyek yang sedang di bantu Pertamina, tapi kehadiranya dapat menjawab keluhan masyarakat 3T di Maluku,”pinta Yermias, pada media ini, di kantor DPRD kawasan Karangpanjang, Senin (1/11/21).

Itu karena kelangkaan BBM sering dirasakan masyarakat 3T terlebih khusus di MBD, selain langkah harga BBM juga terbilang yang paling termahal di Indonesia.

“Kalau di Papau sudah teratasi, karena sudah ada BBM satu harga, bahkan di pegunungan pun meskipun diangkut menggunakan pesawat, tapi hargnya tetap satu harga, beda dengan sejumlah wilayah di MBD yang belum merasakan BBM satu harga,”tegas Yermias.

Kelangkaan  BBM lanjut Yermias, sangat dirasakan masyarakat Moa pada umumnya, selain belum memiliki Depot BBM, Supply BBM langsung diambil dari Pertamina Ambon hanya sesuai dengan  kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami hanya bisa berharap, kehadiran pak Ahok, ada efeknya untuk masyarakat Maluku, khususnya masyarakat pinggiran seperti, masyarakat yang ada di Pulau Lirang, Wetar, Marsela, Sermatang, Luang. Mereka itu masih kesulitan BBM dan kalau di Moa sudah agak lumayan, meskipun harganya melonjak, tapi masyarakat yang tadi kami sebutnya itu sangat sulit dapat BBM,”ujarnya.

Hal ini juga sama seperti apa yang dirasakan masyarakat di kepulauan Aru dan sekitarnya, termasuk juga di Maluku Tengah (Malteng) dan sebagian di Seram Bagian Timur (SBT) dan KKT.

“Bayangkan masyarakat nelayan kita yang ada di wilayah pinggiran itu, hidupnya tidak pernah terangkat, berubah statusnya, karena mereka mendapat BBM yang agak sulit, sehingga para nelayan kesulitan untuk melaut,  untuk mendapat ikan sebagai sumber pendapatan dari hasil jualannya,”terangnya.

Selaku anggota DPRD, ada laporan dari pemerintah terhadap berbagai persoalan kelangkaan BBM dan BBM satu harga dengan adanya kunjungan Komut Pertamina di Kota Ambon .

“Mudah-mudahan lewat pertemuan pemerintah dengan pak Ahok, bisa melaporkan kondisi rill yang terjadi di Maluku, sehingga ada kebijakan dari pak Ahok sebagai Komut Pertamina, karena yang mengatur minyak ini kan BPH migas tapi yang tahu kebutuhan itu ada di Pertamina,”bebernya.

Selaku representatif masyarakat MBD, kata Yermias, kalau dirinya sangat heran dan bingung kenapa BBM jenis pertamax harus lebih genjot berada di MBD, dibanding pendapat masyarakat masih dibawa rata-rata terendah, tapi dipaksakan untuk menggunakan BBM jenis tersebut.

“Kalau memang premium mau dihapus harus ada pertalaet, jangan dipaksakan menggunakan BBM yang harganya jauh lebih mahal seperti Pertamax, “cetusnya.

Editor: Petter Letsoin


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU