Anwar Usman Adik Ipar Jokowi Dilaporkan Ke Dewan Etik MK, Disebut Muluskan Jalan Gibran

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Pelaporan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dilayangkan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).


Jakarta, Suaradamai.com– Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dilaporkan ke Dewan Etik MK buntut putusan yang mengubah syarat capres-cawapres.

Pelaporan adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dilayangkan Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

Koordinator Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, kepada wartawan, Kamis, 19 Oktober 2023 mengatakan laporan tersebut sudah dilayangkan ke MK pada Rabu (18/10/2023).

“Benar, kemarin kami sudah masukan laporan ke MK,” kata Petrus.

Melalui keterangannya, mereka mempermasalahkan posisi Anwar Usman dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan MK. Usman dipandang memiliki konflik kepentingan lantaran Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi, sehingga lantas merupakan paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Gugatan terkait syarat capres-cawapres dipandang untuk memuluskan jalan Gibran ikut kontestasi Pilpres.

Dikabulkannya gugatan Nomor 90 kini membuka jalan Gibran untuk bisa mendaftar.

“Maka hal itu menyebabkan kedudukan Hakim Terlapor dalam konflik kepentingan, dalam benturan kepentingan atau oleh UU Kekuasaan Kehakiman disebut dengan “berkepentingan”, yang oleh ketentuan pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Saudara Hakim Terlapor harus mengundurkan diri,” bunyi keterangan tertulis pelapor, mengutip Kumparan.

Ada pasal dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang menyinggung soal konflik kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara.

Berikut bunyinya:

Pasal 17

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Menurut pelapor, pihaknya sudah melayangkan somasi ke MK terkait konflik kepentingan itu pada

“Terdapat hubungan keluarga semenda sehingga harus mengundurkan diri, namun tidak digubris,” ujar pelapor.

Dalam pelaporannya, pelapor juga mengacu pada pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat yang berbeda pendapat dalam putusan permohonan Nomor 90.

Dalam dissenting itu, Saldi Isra mengaku bingung dengan adanya peristiwa ‘aneh’ dan ‘luar biasa’ dalam putusan itu. Sebab, ada perubahan sikap dari beberapa Hakim MK.

Disinggung pula bahwa perubahan sikap itu juga tak terlepas dari kehadiran Anwar Usman dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 21 September 2023.

Dua hari sebelumnya, MK juga menggelar RPH untuk perkara lain dengan objek gugatan yang sama. Saat itu, Anwar Usman tidak ikut RPH. Hasil RPH menyatakan mayoritas hakim menolak gugatan.

“Dari uraian Hakim Konstitusi Saldi Isra yang kami kutip di atas, memperlihatkan bahwa Hakim Terlapor memiliki kepentingan dan diduga mengendalikan beberapa Hakim Konstitusi untuk tiba kepada kesimpulan untuk mengabulkan sebagian Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sehingga hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Etik dan Hukum Acara mahkamah Konstitusi,” papar pelapor.

Pelapor menduga permohonan soal syarat capres-cawapres ditujukan membuka jalan agar Gibran bisa maju ikut Pilpres 2024. Dalam putusan MK pun, nama Gibran beberapa kali disebut.

“Sehingga beralasan jika Hakim Terlapor Anwar Usman ‘berkepentingan’ untuk secara khusus mengawal jalannya persidangan dan RPH secara ketat, hingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata bermasalah hukum,” papar pelapor.

Ikuti suaradamai.com dispot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Ronald Tethool

Sosok inspiratif yang berhasil memajukan pariwisata Ngurbloat, Kepulauan Kei, Maluku.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU