Peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda awal musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.
Jakarta, suaradamai.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rerata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Niña Lemah pada Februari 2026 yang kini telah bergeser ke fase Netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan hasil pemantauan anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan indeks ENSO saat ini berada pada angka -0,28 atau dalam fase Netral dan diperkirakan bertahan hingga Juni 2026. Namun, pada semester kedua tahun ini terdapat peluang 50–60 persen munculnya El Niño kategori lemah hingga moderat.
“Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi tetap stabil pada fase Netral sepanjang tahun,” ujar Faisal dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026 di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta, Rabu (4/3).
Peralihan Angin Baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia) menjadi penanda awal musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026. Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, merinci bahwa 184 ZOM (26,3 persen) akan menyusul memasuki musim kemarau pada Mei 2026 dan 163 ZOM (23,3 persen) pada Juni 2026. Secara keseluruhan, awal musim kemarau di 325 ZOM (46,5 persen) diprediksi maju lebih cepat dari biasanya, 173 ZOM (24,7 persen) sama dengan normal, dan 72 ZOM (10,3 persen) mundur.
Wilayah yang diperkirakan mengalami awal kemarau lebih cepat meliputi sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku hingga sebagian wilayah Papua.
Berdasarkan analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada Agustus 2026, mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia. Sementara itu, wilayah lainnya akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6 persen) dan September (14,3 persen).
Pada Juli, puncak kemarau diprediksi terjadi di sebagian Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga wilayah barat Papua. Memasuki Agustus, kondisi kering semakin meluas dan mendominasi Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Papua.
Sementara pada September, puncak kemarau masih dirasakan di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT, termasuk wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Papua.
BMKG juga memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum berada pada kategori Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5 persen) dan Normal di 245 ZOM (35,1 persen). Hanya 3 ZOM (0,4 persen) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.
“Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya,” tambah Faisal.
Mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, BMKG menekankan pentingnya langkah strategis dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat. Di sektor pertanian, petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen lebih singkat.
Selain itu, penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi dinilai krusial guna menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara serta memperkuat kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
BMKG menegaskan, seluruh informasi prakiraan ini merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (early action) oleh seluruh pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia.
Sumber: Dikutip dari siaran pers BMKG, 4 Maret 2026.