Lakesjanan menjelaskan, Dinas PMD yang berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap program unggulan ini, memastikan dapat berjalan dengan baik. Ia meminta para kades serius demi ekonomi berkelanjutan masyarakat.
Dobo, suaradamai.com – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Yosep Lakesjanan terus mengawasi program Pengembangan 10 Juta Pohon Kelapa yang tengah digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru di 117 desa.
Lakesjanan menjelaskan, Dinas PMD yang berperan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap program unggulan ini, memastikan dapat berjalan sebagaimana yang telah diinstruksikan.
”Karena ini memang niat sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam rangka untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam bentuk investasi jangka panjang melalui komoditas kelapa,” ucap Lakesjanan saat ditemui suaradamai.com di ruang kerjanya, Kamis (16/7/2026).
Ia mengatakan, program ini dapat mendatangkan banyak keuntungan yang akan dinikmati masyarakat itu sendiri.
”Banyak aspek yang nanti kita dapatkan di situ, baik itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembukaan lahan produktif yang masih kosong, bagaimana memanfaatkan lahan itu. Daripada lahannya kosong, baiklah kita gunakan untuk itu. Pada akhirnya nanti untuk demi kepentingan masyarakat, anak cucu ke depan,” terang Lakesjanan.
Baginya, hasil dari program ini mungkin bukan untuk sehari dua hari, tapi di waktu yang akan datang.
”Pada nantinya ketika komoditas ini menghasilkan hasil yang bagus, dengan harga yang bagus, pasaran yang bagus, bisa saja datang investor. Investor asing atau investor dalam negeri yang menjadikan itu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat proses-proses perekonomian, perdagangan,” jelas Lakesjanan.
Apresiasi diberikannya kepada para kades yang telah mengaplikasikan program ini di desa masing-masing, dengan menanam ribuan pohon kelapa.
Lakesjanan meminta para kades untuk mengerjakan program ini dengan sungguh-sungguh demi mempersiapkan ekonomi masyarakat ke depan.
Terkait dengan persoalan-persoalan di lapangan seperti ketersediaan lahan, kondisi geografis dll, ia meminta para kades untuk membangun komunikasi. Sehingga jika memang tidak memenuhi standar pengembangan kelapa, bisa diahlikan untuk pemberdayaan ekonomi dalam bentuk yang lain.
Lakesjanan berharap, para camat pun ikut aktif menyampaikan laporan perkembangan program, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan memastikan keberlanjutan program ini.