Ketua DPRD Aru Feni Silvana Loy menyatakan bahwa pencapaian WDP merupakan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan opini “disclaimer”.
Dobo, suaradamai.com – Predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Maluku atas laporan keuangan tahun 2024, menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kepulauan Aru, Senin (30/6/2025).
Ketua DPRD Feni Silvana Loy menyatakan bahwa pencapaian WDP merupakan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan opini “disclaimer”.
Opini disclaimer artinya BPK menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), yang berarti Auditor BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
Feni mengatakan, hasil opini WDP yang baru diraih Pemkab Aru, harus dijadikan titik tolak untuk mendorong perbaikan berkelanjutan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Karena itu, dalam rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Bupati kali ini, berkaitan dengan rekomendasi agar Bupati melakukan monitoring rutin terhadap tindak lanjut temuan BPK, serta mengevaluasi kinerja OPD yang tidak menunjukkan perbaikan.
DPRD juga meminta adanya sanksi bagi yang berulang kali melakukan pelanggaran.
Rekomendasi lainnya termasuk penertiban aset, penyusunan tata cara penyelesaian hasil temuan, serta peningkatan target PAD secara rasional.
Semua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Timotius Kaidel dalam sambutannya menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga sistem pengawasan dan akuntabilitas, demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru.
Editor: Labes Remetwa
