“Dana bumo cukup besar, namun sampai saat ini ditemukan, belum banyak ohoi yang berhasil mengelola dana tersebut ,” Jelas Brian.
Langgur, suaradamai.com – Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Septian Brian Ubra mendorong pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) dana Badan Usaha Milik Ohoi (Bumo), Kamis(22/4/2021).
Diketahui, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan, salah satu prioritas pemanfaatan dana desa adalah pendirian dan pengembangan Badan usaha milik Desa (BUMDes).
Berdasarkan hal tersebut, dalam sidang pansus LKPJ 2020 bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Legislator Brian mengatakan, setiap ohoi telah membentuk dan mengalokasikan anggaran untuk badan usaha milik Ohoi, namun sejauh ini belum ada perkembangan setiap bumo.
Brian menegaskan, Bumdes atau Bumo seharusnya mampu meningkatkan pemberdayaan dan kesejateraan bagi masyarakat desa.
“Dana bumo cukup besar, namun sampai saat ini ditemukan, belum banyak ohoi yang berhasil mengelola dana tersebut ,” Jelas Brian.
Menurut dia, pengelolaan dana Bumo 90% gagal dikelola, maka sudah saatnya dibentuk tim pansus dana bumo, sehingga bisa diukur sejauh mana manfaat bumo bagi masyarakat.
Politisi partai demokrat itu menjelaskan, tujuan pembetukan pansus dana bumo bukan untuk mencari-cari kesalahan tetapi bagaimana bumo berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Walaupun, kata dia, tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan bukan hanya melalui pengelolaan dana Bumo.
Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun.
Minduchri optimis pembentukan tim pansus dana bumo akan memberikan dampak yang baik bagi pengelolaan bumo kedepannya.
“Jika ditemukan adanya penyelewengan, maka akan ditangani sesuai prosedur oleh pihak berwajib, sehingga memberikan efek jerah bagi yang lain dalam menggunakan anggaran Bumo,” Pungkas Minduchri.
Editor: Petter Letsoin
Baca juga:
