DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta KKT dijadikan sebagai daerah penghasil dan mengelola PI 6 persen di Blok Masela.
Ambon, suaradamai.com – Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury mengatakan, pihaknya belum dapat menyatakan sikap atas rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Masela.
Menurut Lucky, inti surat rekomendasi DPRD KKT ada dua, yakni meminta agar KKT dijadikan sebagai daerah penghasil dan mengelola PI 6 persen di Blok Masela.
“Nah tentunya apa yang disampaikan ini sangat wajar, karena mereka (DPRD KKT) punya hak untuk menyampaikan pikiran. Dewan Provinsi akan mengkaji dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Lucky kepada wartawan di Ambon, Rabu (17/3/2021).
Lucky menambahkan, menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku, Kepala Dinas ESDM, Kepala Biro Hukum, dan Dirut Maluku Energi Abadi (MEA).
Dalam waktu dekat, mereka juga akan ke Jakarta, bertemu dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk koordinasi lebih lanjut.
“Jadi kasih ruang lah, untuk Gubernur mengambil langkah-langkah dalam kaitan dengan pihak PI 10 persen. Nanti bagi hasil akan kita bicarakan tersendiri, yang pasti baik itu KKT ataupun itu MBD, oleh DPRD Provinsi Maluku telah dilihat sebagai daerah terdampak yang mesti mendapat prioritas. Itu sudah pasti,” pinta Lucky.
Lucky mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah, lebih dulu fokus memperjuangkan PI 10 persen untuk Maluku. Sebab, masih ada beberapa tahapan lagi baru Maluku bisa mendapat PI 10 persen. Jika dalam proses, terhambat, maka pemerintah pusat bisa saja mengambil alih. Apabila hal itu terjadi, maka tentu sangat merugikan Maluku.
“Saya belum bisa katakan apa sikap DPRD secara resmi, tetapi saya ingin katakan kita sementara mengkaji terus dan 1, 2 hari ini baru kita keluarkan kita punya sikap terhadap rekomendasi yang diusulkan oleh teman-teman DPRD KKT,” tutup dia.
Editor: Labes Remetwa
Ketua DPRD Maluku mengajak semua pihak untuk menyatukan langkah, lebih dulu fokus memperjuangkan PI 10 persen untuk Maluku.
Baca juga:
