Golkar Tegaskan Tak Capreskan Airlangga Hartarto

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid meluruskan hasil Munas tersebut.


Jakarta, suaradamai.com – Beredar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang dianggap memberi mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid meluruskan hasil Munas tersebut.

Diungkapkan Nurdin dalam program The Political Show baru-baru ini, keputusan Munas yang benar adalah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan capres dan arah koalisi Golkar.

Sehingga anggapan yang beredar luas itu dikatakannya keliru lantaran hasil keputusan yang benar adalah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan capres dan arah koalisi Golkar.

“Putusannya adalah, Munas memberi mandat kepada Airlangga, kepada ketum, untuk mencari capres maupun cawapres,” kata Nurdin.

Nurdin melanjutkan putusan itu juga sesuai dengan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar agar Airlangga segera menentukan sikap partai.

Golkar sendiri kata Airlangga akan mengumumkan sikap setelah 17 Agustus.

Golkar sudah engambil sikap dalam rapat informal antara jajaran wakil ketua umum dan Airlangga di kantor pusat partai pada Jumat (21/7) lalu.

“Menyatakan tegas sesudah 17 Agustus kita ada sikap. Berarti sudah senada dengan Dewan Pakar. Mengenai capres maupun cawapres maupun koalisi,” kata dia.

Senada dengan Nurdin, Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman mengatakan, Munas Golkar tidak memberi perintah langsung kepada Airlangga untuk menjadi capres.

Bahkan, kata Maman, hasil Munas itu tak harus diganti lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub), tetapi cukup lewat Rapimnas. Menurutnya, kader di tingkat DPD menilai belum perlu ada munas atau munaslub.

“Kita cukup Rapimnas aja, enggak perlu masuk Munaslub,” ujar dia.


Baca juga:

Bagikan:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Populer

Artikel terkait

Pemkot Ambon Tambah Armada dan TPS, Wali Kota Tekankan Peran Warga Jaga Kebersihan

Bodewin mengatakan, capaian Kota Ambon yang meraih peringkat ketiga...

Wali Kota Ambon: Pemerintah Tak Bisa Awasi Warga 24 Jam, Keluarga Jadi Benteng Utama

“Data yang kita dapatkan itu hasil pelacakan dan pemeriksaan....

IPAS Catat 396 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Maluku hingga Agustus 2026

Lokakarya tersebut berlangsung bertepatan dengan satu tahun perjanjian kerja...

Sekda Sadali Buka Lokakarya, Soroti Tiga Tantangan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Maluku

Strategi tersebut mencakup penguatan layanan terpadu berbasis kepulauan, penguatan...