AMBON, suaradamai.com — Sagu yang selama ini dikenal sebagai makanan pokok tradisional masyarakat Maluku, kini mulai diproyeksikan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah Provinsi Maluku sedang menyiapkan langkah‑langkah hilirisasi agar produk olahan sagu dapat menembus pasar internasional, terutama Jepang, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah sentra produksi.
Dari total sekitar 36.000 hektare kawasan potensial sagu di Maluku, sebanyak 35 000 hektare atau sekitar 93 persennya berada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hamparan luas ini menjadi modal utama untuk mengembangkan industri pengolahan sagu dalam skala yang lebih besar dan terorganisir.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, SP., M.Si., menjelaskan kepada wartawan di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Jumat (06/11/2026), bahwa program hilirisasi sagu merupakan salah satu arah kebijakan daerah untuk menaikkan nilai tambah komoditas unggulan. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, agar sumber daya lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk yang lebih kompetitif.
“Peluang pengembangan industri sagu semakin terbuka seiring naiknya permintaan tepung sagu di pasar internasional, terutama Jepang,” ujar Ilham.
Ia menyampaikan, kebutuhan tepung sagu di Jepang yang sebelumnya hanya sekitar 3–4 persen, kini meningkat menjadi 12 persen. Meskipun ada peluang besar, pemerintah menyadari bahwa ketersediaan bahan baku saja tidak cukup. Diperlukan sistem pengelolaan terintegrasi mulai dari penataan kawasan produksi, pemberdayaan petani, proses pengolahan, standardisasi kualitas, hingga jaminan pemasaran.
Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah sedang menyiapkan pola kemitraan dengan pihak swasta dan telah menyiapkan nota kesepahaman sebagai langkah awal. Diharapkan, pola produksi yang selama ini berjalan sendiri‑sendiri di kalangan petani dapat berubah menjadi rantai pasok yang rapi dan memenuhi persyaratan pasar ekspor.
“Kami tidak hanya mengejar kenaikan produksi atau nilai ekspor. Program ini harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Ilham.
Pengembangan industri ini diharapkan membuka lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, dan menggerakkan ekonomi lokal. Masyarakat tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dapat terlibat dalam proses pengelolaan, pengolahan, hingga pemasaran, sehingga ikut membantu menekan angka kemiskinan di wilayah sentra sagu.
Di tengah rencana tersebut, muncul kekhawatiran publik mengenai risiko kerusakan ekosistem dan penebangan hutan besar‑besaran. Menanggapi hal itu, Ilham menegaskan bahwa hilirisasi yang dirancang bukanlah eksploitasi tanpa batas. Pemerintah akan menggunakan pendekatan berbasis ekosistem dan partisipasi masyarakat, dengan menata kawasan menjadi kebun sagu produktif yang tetap menjaga fungsi lingkungan.
“Pengelolaan yang lebih tertata justru bisa membuat pemanfaatan sagu menjadi terukur dan berkelanjutan. Nilai ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem, karena kawasan itu juga merupakan sumber kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Ilham menambahkan, tantangan terbesar selanjutnya adalah mewujudkan rencana tersebut melalui kemitraan yang transparan, tata kelola yang jelas, perlindungan lingkungan, dan penempatan masyarakat sebagai pelaku utama.
“Keberhasilan hilirisasi sagu bukan hanya soal seberapa banyak produk Maluku masuk pasar dunia, tetapi seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat dan seberapa baik ekosistem penyangganya tetap terjaga,” tutupnya.
PENULIS/PEWARTA: CHINTIA SAMANGUN
Klik DI SINI untuk ikuti VIDEO BERITA dari Kota Ambon
