FGD ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari para peserta sebagai bahan penyusunan dokumen RZ KSN Karbon Biru Perairan Kei dan Sekitarnya, sehingga mampu mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Tual, Suaradamai.com – Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bekerja sama dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Karbon Biru Perairan Kei dan Sekitarnya di Kota Tual, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara luring di Kantor Wali Kota Tual dan daring melalui Zoom Meeting ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayah Kepulauan Kei.
FGD tersebut merupakan bagian dari upaya penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Karbon Biru yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir, khususnya lamun, sebagai salah satu penyerap karbon alami yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pengisian kuesioner yang dipandu oleh Tim Sosial, Ekonomi dan Budaya. Selanjutnya acara dibuka secara resmi dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, arahan pembuka, penyerahan cendera mata serta foto bersama.
Arahan pembuka disampaikan oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Asisten I Sekretariat Daerah Kota Tual, perwakilan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Kelautan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, serta Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur.
Memasuki sesi materi pertama, para narasumber membahas berbagai isu terkait ekosistem lamun, mulai dari potensi lamun Indonesia berdasarkan pengalaman dan praktik terbaik, jasa ekosistem lamun beserta manfaat dan ancamannya, hingga peran masyarakat dalam pengelolaan lamun melalui pendekatan kearifan lokal.
Materi tersebut dipaparkan oleh perwakilan Yayasan Lamun Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta akademisi dari Universitas Pattimura.
Pada sesi kedua, diskusi difokuskan pada kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem lamun, dukungan organisasi non-pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan, serta pentingnya penataan ruang laut sebagai instrumen pengelolaan ekosistem lamun yang berkelanjutan.
Narasumber pada sesi ini berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Yayasan Samudera Indonesia Timur, serta Direktorat Perencanaan Ruang Perairan KKP.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi tematik yang membahas berbagai permasalahan dan manfaat lokal ekosistem lamun bagi masyarakat serta langkah-langkah menuju penetapan Kawasan Strategis Nasional Karbon Biru Kepulauan Kei dan sekitarnya.
Diketahui Hingga saat berita ini dinaikan kegiatan FGD masih sedang berlangsung.