Ambon, suaradamai.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempercepat berbagai langkah strategis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penerapan sistem pembayaran berbasis digital serta pendataan ulang objek pajak potensial yang belum tergarap secara optimal.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, usai pertemuan bersama jajaran Bapenda yang membahas strategi peningkatan penerimaan daerah.
Menurut Wajo, PAD merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Potensi pendapatan daerah sebenarnya masih sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan terukur agar PAD dapat terus meningkat,” kata Wajo di Ambon, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, pertemuan antara Komisi III dan Bapenda difokuskan pada upaya mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah. Langkah tersebut dinilai penting mengingat pemerintah daerah tidak dapat terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Salah satu strategi yang menjadi perhatian adalah percepatan penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik atau e-system. Selain memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, sistem digital juga diyakini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.
Di samping itu, Komisi III meminta Bapenda melakukan inventarisasi ulang terhadap berbagai objek pajak yang selama ini belum terdata atau belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
“Sektor pariwisata dan perdagangan memiliki potensi yang cukup besar dan perlu didata secara lebih akurat agar dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang optimal,” ujarnya.
Wajo juga menekankan pentingnya keseimbangan antara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu meningkatkan penagihan terhadap tunggakan yang ada sekaligus memperluas basis wajib pajak baru tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain pajak, evaluasi terhadap tarif dan mekanisme pemungutan retribusi daerah juga dinilai perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mampu meningkatkan kontribusi terhadap kas daerah.
“Target PAD harus realistis tetapi tetap menantang. Yang terpenting adalah adanya data yang akurat dan strategi yang jelas sehingga target yang ditetapkan benar-benar bisa dicapai,” tegasnya.
Wajo mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi keuangan daerah, tetapi juga menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Semakin besar pendapatan yang dihasilkan daerah, semakin luas ruang pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan masyarakat lainnya,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Maluku bersama Bapenda berencana membentuk tim gabungan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan strategi peningkatan PAD di lapangan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku,” pungkas Wajo.