Komisi III DPRD Maluku Ribut dengan Kementerian Keuangan

Komisi III DPRD Maluku ribut soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Tahun 2022.


Ambon, suaradamai.com – Komisi III DPRD Provinsi Maluku ribut dengan Kementerian Keuangan RI di Jakarta. Keributan terjadi saat Komisi III menyampaikan aspirasi kepada Kemenkeu RI secara virtual dari Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Dalam agenda penyampaian aspirasi itu, Komisi III ribut terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan Tahun 2022. DAK Bidang Jalan bagi Maluku untuk tahun ini turun drastis. Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan DAK sebesar Rp399,6 miliar, tetapi Kemenkeu hanya menyetujui sebesar Rp16 miliar.

Menurut Komisi III, pembangunan akses jalan masih sangat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian yang ada di Provinsi Maluku. Sayangnya, pemerintah pusat memangkas anggaran pembangunan jalan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.

Selain membuka keterisolasian, pembangunan jalan juga sangat dibutuhkan untuk membuka akses masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan.

Keributan terjadi ketika mendengar penjelasan dari Dirjen Dana Transfer Khusus Kemenkeu RI Purwanto, yang menanggapi pertanyaan komisi tentang turunnya DAK Bidang Jalan yang begitu jauh, sehingga membuat berang pimpinan dan anggota Komisi III.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Hatta Hehanussa yang dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (20/1/2022) membenarkan adanya tracing keras dari Komisi, terhadap penjelasan Dirjen Dana Transfer Khusus Kemenkeu RI, yang menganggap realisasi DAK Rp16 miliar bagi Maluku sudah cukup besar.

Sikap keras yang sama juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, yang mempertanyakan pemerintah pusat (Pempus) dalam hal ini Kemenkeu RI yang seenaknya memotong usulan DAK 2022 Bidang Jalan dari Dinas PUPR Provinsi Maluku. Padahal dana yang diusulkan itu, menurut Richard, sangat dibutuhkan masyarakat Maluku.

“Masyarakat Maluku sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Dengan anggaran yang sedikit ini, bagaimana mungkin bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk jalan ini,” tanya Rahakbauw kesal.

Menurut Hehanussa, usulan DAK Pemprov Maluku lewat Dinas PUPR sudah sejak tahun 2021, 2022 hingga usulan 2023, namun realisasinya sangat miris dari yang diharapkan. Usulan itu, sambung Hehanussa, yang hanya disetujui tidak mencapai 1 persen.

Anggota Komisi III,  Anos Yeremias dan  Fauzan Alkatiri, meminta Pempus bisa bersikap adil terhadap Maluku. Sebab infrastruktur yang komisi sampaikan, apakah itu jalan, jembatan maupun irigasi, itulah yang sangat dibutuhkan dalam rangka menekan angka kemiskinan.

“Kemiskinan terjadi di Maluku karena akses kami terbatas. Dengan kemampuan keuangan daerah yang memang tidak baik maka Maluku sangat kesulitan untuk membangun. Kami berharap ada rasa keadilan bagi kami, Maluku,” ujar mereka.

Selain itu, Hatta menambahkan, yang membuat Komisi III naik pitam yakni ketika mendengar pernyataan Dirjen Dana Transfer Khusus Kemenkeu RI soal dana pinjaman PEN sebesar Rp700 miliar.

“Kalau PEN itu dana yang dipinjam dan harus dibayarkan tiap tahun dan bukan diberikan khusus, dan tidak ada hubungannya dengan usulan DAK 2022 Provinsi Maluku,” tegas Hatta.

Setelah mendengar penjelasan para anggota Komisi III, Dirjen Dana Transfer Khusus Kemenkeu RI menyampaikan kalau pihaknya akan mengkaji ulang anggaran DAK 2022 dari yang sudah direalisasi sebesar Rp16 miliar, dari yang diusulkan sebesar kurang lebih Rp400 miliar.

Editor: Labes Remetwa


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU