PMKRI menilai bahwa kebijakan pemerintah mengembangkan investasi di Blok Masela memiliki dampak yang positif dan juga negatif.
Ambon, suaradamai.com – Kongres XXXI dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXX Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) akan berlangsung di Kota Ambon pada 5 Februari sampai 11 Februari 2020. Salah satu pokok pembicaraan adalah lapangan abadi Blok Migas Masela yang ditargetkan akan beroperasi 2027.
Berdasarkan laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mencatat bahwa persediaan hulu migas di Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi cadangan produksi gas bumi sekitar 10,5 juta ton per tahun.
PMKRI menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengembangkan investasi di Blok Masela memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Investasi Blok Masela akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
Selain itu, investasi pembangunan infrastruktur darat yang membutuhkan lahan seluas 1.400 ha dan pelabuhan 27 ha.
Bagi PMKRI, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, adalah hal mendasar yang harus harus dimiliki oleh semua generasi penerus bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Presidium Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat PMKRI, Marsianus Wawo Daso.
“Tidak ada satu pun pemuda Indonesia yang menginginkan dirinya sendiri hanya menjadi saksi dan korban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi pasar kerja dan persaingan global,” tandasnya.
“PMKRI sebagai organisasi kemahasiswaan yang juga masuk dalam konteks kaum muda sekaligus kelompok generasi milenial, tergugah untuk bisa mengambil bagian dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni guna menghadapi berbagai tantangan ke depan” tutur Daso, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Kongres XXXI dan MPA XXX.
Baca juga: Gubernur Murad Tegaskan BUMD Maluku Siap Kelola PI 10 Persen
Komisaris Daerah (Komda) PMKRI Maluku, Petrus Emanuel Temorubun mengatakan bahwa Investasi Blok Masela adalah ujian bagi Pemerintah Pusat dalam mengamalkan Pancasila yaitu sila kelima – keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Apabila ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul reaksi-reaksi masyarakat yang turut mempengaruhi keutuhan Indonesia. Sejarah telah mencacat bahwa rakyat Maluku menjadi bagian penting, utuh dan total dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya di masa yang akan datang, rakyat maluku tidak dianggap tamu di daerahnya sendiri,” tutur Temorubun.
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 400-an delegasi cabang dan calon cabang di seluruh Indonesia. Pengalaman delegasi PMKRI dari wilayah lain atas dampak investasi yang terjadi di daerahnya menjadi acuan PMKRI dalam menghasilkan rekomendasi konkrit dan dikawal secara penuh di tingkatan lokal dan nasional. (isakruban/labesremetwa)
