Program Kotaku mendukung “Gerakan 100-0-100,” yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Ambon, suaradamai.com – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan.
Program Kotaku mendukung “Gerakan 100-0-100,” yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Terkait hal tersebut, Kamis (4/2/2021), Komisi III DPRD menggelar rapat bersama yang bertempat di lantai II Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon.
Hadir dalam Rapat, Kepala Dinas (Kadis) PUPR, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah beserta 11 Konsultan Manajement Wilayah (KMW) Provinsi Maluku, dengan agenda membicarakan Program lanjutan Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Maluku.
Usai rapat, Anggota DPRD Maluku Rovik Afifudin kepada wartawan mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya kota Ambon dalam memberantas kawasan kumuh di wilayah tersebut.
“Kita tidak bisa bilang tidak ada yang berhasil. Pada kenyataannya ada yang berhasil juga, ada kawasan-kawasan yang dulu kumuh, khusus di Kota Ambon ya, lalu kemudian menjadi tidak kumuh lagi,” ujarnya.
Dia menyarankan agar pemerintah daerah yang menjalankan program Kotaku juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharan wilayah yang mereka benahi.
“Misalnya Kota Ambon, harusnya Pemkot Ambon dapat mengalokasikan belanja pemeliharaan,” kata Rovik mencontohkan.
Lebih dari itu, Rovik mendorong Pemprov Maluku menerapkan program Kotaku di seluruh daerah (11 Kabupaten/Kota) di Maluku.
“Kota Ambon dan Kota Tual saja. Faktanya ada Kota Masohi, kalau ada kota Masohi berarti ada kota Bula, Kota Namrole, Kota Tiakur bisa, dan kota-kota yang lain di Provinsi Maluku,” katanya.
Editor: Labes Remetwa
Rovik mendorong Pemprov Maluku menerapkan program Kotaku di 11 Kabupaten/Kota.
Baca juga:
