Maraknya Pemasangan Sasi, Politikus PAN: Pemda Malra Lemah Bangun Komunikasi

Pembangunan yang digenjot pemerintah daerah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya, hal ini sering dihambat dengan pemasangan sasi dari masyarakat.

Langgur, suaradamai.com– Anggota DPRD Maluku Tenggara periode 2019−2024 Yohanis Bosko Rahawarin menyatakan, maraknya pemasangan sasi oleh masyarakat pada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur milik pemerintah disebabkan karena lemahnya hubungan interelasi dan komunikasi yang dibangun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dengan masyarakat.

“Kebanyakan kenapa dilakukan pemasangan sasi, hal ini karena memang pemerintah daerah lemah dalam melakukan pendekatan sosial. Di mana, pada awal pengerjaan proyek-proyek tersebut, pemerintah kurang memberikan sosialisasi atau penjelasan-penjelasan detail kepada masyarakat terkait pekerjaan proyek tersebut,” jelas Bosko Rahawarin kepada awak media, Jumat (01/10/19).

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, semestinya pemerintah daerah bisa menempatkan strategi tentang bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sebelum suatu proyek pambangunan itu dilaksanakan.

“Saya pikir, kalau masyarakat diberikan penjelasan yang baik dan benar pastinya masyarakat akan menerima walaupun tidak ada ganti rugi. Karena memang ini semua bertujuan kembali ke masyarakat itu sendiri, asalkan tadi bahwa perlu ada sosialisasi dan penjelasan yang mendetail,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan dasar ini merupakan tugas berat yang harus diemban pemerintah daerah. Meskipun demikian, bagi legislator yang sudah 2 periode menduduki kursi DPRD Malra ini, kelemahan bukan hanya ada pada pemda melainkan juga masyarakat.

“Satu kelemahan kita masyarakat bahwa kita menuntut untuk adanya keadilan, tetapi ketika ada perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD untuk pembangunan, malah kita sendiri yang kemudian memasang sasi,” cetus Rahawarin.

Untuk itu, politikus asal Dullah Laut ini menghimbau kepada masyarakat untuk kiranya dapat memahami serta dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan DPRD. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk senantiasa dapat mendukung segala kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

“Saya berharap, ketika ada program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah masing-masing, masyarakat dapat bekerja sama dan bergandengan tangan bersama Pemda dan DPRD untuk terus membangun Kei. Karena hasil daripada ini semua akan dinikmati sendiri oleh kita sebagai masyarakat Kei, supaya kita pelan-pelan akan meninggalkan keterbelakangan, dan akan menjadi lebih sejahtera,” pintanya.

Sebagai wakil rakyat, Rahawarin mengaku, berkomitmen medukung dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, dirinya bersama rekan-rekan DPRD lainnya pun akan senantiasa berkomunikasi dengan Pemda Malra sebagai mitra sejajar. Sehingga ke depannya, pemda dapat lebih mendekatkan diri dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Dalam tugas reses pengawasan, kami akan memberikan pengertian ataupun kami akan mendukung aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah daerah,” tegasnya.

Sistem Pengawasan

Sementara itu, terkait sistem pengawasan DPRD kepada Pemda Malra, Rahawarin mengatakan, sudah saatnya kinerja ASN pada setiap SKPD lingkup pemda dievaluasi. Oleh karena menurutnya, jika ada SKPD atau pun siapa saja oknum ASN yang hanya bermain-main dengan kepentingan rakyat maka harus segera dievaluasi, dirotasi atapun diganti.

“Pelayanan kita harus sungguh-sungguh kepada masyarakat. Melayani harus dengan hati, jangan melayani karena ada kepentingan saja. Ini proyek, jadi katong turun lalu buat saja, tetapi cobalah untuk melayani dengan hati,” ucap Rahawarin.

Untuk itu Rahawarin berharap, pemerintah daerah secepatnya dapat melakukan evaluasi terhadap oknum-oknum ASN yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan selanjutnya dapat melakukan pergantian secara besar-besaran sehingga kiranya ada penyegaran kembali di setiap SKPD.

“Kalau memang masih berkualitas, ya silahkan pakai. Tetapi kalau memang tidak berkualitas, ya harus diganti. Kita harus fair, karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik. Sehingga kalau kita melayani dengan hati, mau 100 tahun pun orang akan terima. Tetapi kalau memang hanya melayani setengah-setengah, ya susah,” pungkasnya. (gerryngamel/NR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU