Ia turut menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi daerah, termasuk dampak regulasi PP 233 yang dinilai membebani pemerintah daerah dan legislatif dalam penyusunan anggaran.
Ambon, suaradamai.com – Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku menjadi momentum penting bagi kader untuk menentukan arah perjuangan dan peran nyata dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, saat membuka Muswil PKB di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/12/2025).
Dalam sambutannya, Anggia mengapresiasi peningkatan perolehan kursi PKB di sejumlah daerah, termasuk bertambahnya satu kursi di DPRD Provinsi Maluku. Namun ia mengingatkan bahwa capaian politik harus sejalan dengan kontribusi nyata di masyarakat.
“Angka hanyalah makna. Yang paling penting adalah kerja nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia turut menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi daerah, termasuk dampak regulasi PP 233 yang dinilai membebani pemerintah daerah dan legislatif dalam penyusunan anggaran.
Pengelolaan SDA Maluku Dinilai Belum Optimal
Anggia juga menekankan bahwa Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertambangan, hingga minyak dan gas. Namun manfaatnya belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.
“Ikan di Maluku luar biasa banyak, tetapi pengelolaannya belum baik. Bahkan kita masih kalah dibanding impor. Nelayan jual ikan, uangnya habis hanya untuk beli Indomie. Ini menyedihkan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar kebiasaan konsumsi, tetapi menyangkut kebijakan politik negara yang berdampak pada gizi, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan lingkungan.
Karena itu, Muswil PKB Maluku disebut menjadi ruang strategis bagi kader untuk merumuskan program kerja lima tahun ke depan, yang lebih fokus pada keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan semangat dan wajah penuh kebahagiaan yang saya lihat hari ini, saya yakin kader PKB mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Maluku dan Indonesia,” tandasnya.
Modal Besar Dibutuhkan untuk Kejar Ketertinggalan
Sementara itu, Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menegaskan Muswil merupakan forum penting untuk memperkuat konsolidasi dan menyusun kepengurusan baru periode 2026–2031.
Ia menilai porsi fiskal yang diterima Maluku masih sangat kecil dibanding kekayaan alam yang dimiliki. Ia mencontohkan rencana pinjaman daerah Rp1,5 triliun yang dinilai masih jauh dari cukup.
“Daerah ini kaya. Kita punya Blok Masela, Blok Seram, serta tambang besar di Seram Barat dan Buru. Kita butuh modal 5–10 triliun untuk mengejar ketertinggalan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan, sehingga Maluku tidak mengulang kegagalan daerah lain yang menjadi korban eksploitasi tambang.
“Kalau pengawalan dilakukan lebih baik, Insya Allah Maluku bisa maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.
