Ambon, suaradamai.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Ambon menggelar rapat pembahasan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPJ) dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025 bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah catatan kritis disampaikan, mulai dari penyelesaian piutang daerah hingga penyaluran bantuan sosial yang harus lebih tepat sasaran.
Ketua Pansus, Harry Putra Far Far, S.H., menegaskan bahwa penyelesaian piutang daerah bukan lagi sekadar kebutuhan administrasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi segera. Pihaknya mendesak agar seluruh tunggakan, khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga atau kontraktor, dicatat dan dilunasi di awal tahun 2026.
“Ini bukan lagi kebutuhan, tapi kewajiban pemerintah. Pihak ketiga yang sudah melaksanakan pekerjaan harus segera menerima haknya,” tegas Harry kepada wartawan usai rapat, Selasa.
Prinsipnya sederhana, jika pekerjaan sudah selesai dan bisa dibuktikan secara administrasi, maka pemerintah wajib membayar. Hal ini menjadi rekomendasi utama yang akan dirumuskan dan disampaikan dalam rapat paripurna.
Bantuan Harus Tepat Sasaran dan Produktif
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Harry juga menyoroti penyaluran bantuan di sektor pertanian dan perikanan. Ia menekankan agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak sia-sia.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRD berencana melakukan uji petik atau kunjungan langsung ke lapangan. Tidak hanya sampai di situ, program binaan juga diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat menjadi lebih produktif secara komersial.
Infrastruktur dan Fasilitas Umum
Dalam pembahasan sektor infrastruktur, Harry menekankan pentingnya pemeliharaan lampu jalan yang lebih maksimal oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mengingat pajak penerangan jalan terus dipungut dari masyarakat, pelayanan yang setara harus dikembalikan kepada publik.
Selain itu, kebutuhan akan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) juga menjadi perhatian serius. Harry meminta agar penganggaran untuk pembukaan lahan baru ini dapat direalisasikan paling lambat tahun anggaran 2027.
Apresiasi dan Catatan Lainnya
Di sisi lain, DPRD memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) yang mencatat peningkatan pendapatan signifikan dari retribusi sampah. Meski demikian, pengawasan tetap diminta diperketat agar target tercapai maksimal.
Pujian juga ditujukan kepada Bappeda atas penyusunan dokumen LKPJ tahun ini yang dinilai jauh lebih komprehensif dan transparan dibanding tahun sebelumnya.
Namun, sejumlah isu lain turut disorot, seperti penataan parkir oleh Dinas Perhubungan dan kasus yang melibatkan Satpol PP. Harry menegaskan agar segala persoalan diselesaikan secara transparan dan terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Secara umum, realisasi fisik dinilai sudah berjalan sesuai target, namun masih terdapat kendala pada realisasi keuangan. Oleh sebab itu, seluruh OPD diminta segera mencari solusi konkret agar tidak menumpuk menjadi masalah di tahun berikutnya.