PDP Muhammadiyah Malra Dukung Langkah Bupati Soal Pinjaman SMI

“Maluku Tenggara bukan satu-satunya daerah yang melakukan pinjaman, tercatat ada kurang lebih 28 Pemda yang telah mengakses pinjaman SMI dengan nilai 19,13 triliun rupiah,” ungkapnya.


Langgur, suaradamai.com – Pengurus Daerah Pemuda (PDP) Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah, dan DPRD Malra dalam mendukung pembangunan di Pulau Kei Besar.

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Malra, Abdolah Roroa, kepada suaradamai.com, Kamis (18/11/2021), menjelaskan, langkah penanda tanganan perjanjian pemberian pinjaman daerah antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Bupati Maluku Tenggara Muhhamad Thaher Hanubun sangat tepat.

“Pinjaman tersebut diperutungkan untuk peningkatan tiga ruas jalan dan pembangunan satu ruas jalan di Kei besar,”ujar Roroa.

Roroa menjelaskan, niat baik Bupati Maluku Tenggara untuk membangun Kei besar perlu diapresiasi dan di dukung sepenuhnya, mengingat ruas jalan yang hendak dibangun dengan anggaran tersebut sudah sangat memprihatikan dan perlu untuk segera di perbaiki.

“Selaku pemuda asal Kei Besar, kami mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun Kei Besar. Kami meminta seluruh masyarakat Maluku Tenggara, terutama Masyarakat Kei Besar, mari kita dukung sepenuhnya Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk berbuat bagi daerah kita, terutama Kei Besar di sisa masa jabatan ini, tanpa ada tendensi apapun, karena tujuan pembangunan ini semata-mata demi kesejahteraan saudara kita di Kei Besar,”jelas Roroa.

la meminta masyarakat tidak perlu pesimis dengan langkah yang diambil Pemerintah Daerah dan DPRD karena pinjaman ini diberikan terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada daerah terdampak Covid-19, merupakan mandat pemerintah kepada PT.SMI.

“Maluku Tenggara bukan satu-satunya daerah yang melakukan pinjaman, tercatat ada kurang lebih 28 Pemda yang telah mengakses pinjaman SMI dengan nilai 19,13 triliun rupiah,” ungkapnya.

Roroa menambahkan, pinjaman daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen pembiayaan alternatif yang potensial dan sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah  yang dijamin oleh UU Pasal 300 ayat (1) UU 23/2014 yang menyatakan bahwa “daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat”.

Selain itu, pinjaman daerah juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. PP 56 tahun 2018 diturunkan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Berdasarkan acuan peraturan tersebut, pinjaman daerah dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” tutupnya.

Editor: Petter Letsoin


Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

KOMENTAR TERBARU