Benjamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwarday Kilikily resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Periode 2021-2026.
Ambon, suaradamai.com – Benjamin Thomas Noach dan Agustinus Lekwarday Kilikily resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Periode 2021-2026. Keduanya dilantik oleh Gubernur Maluku Murad Ismail di Kantor Gubernur, Senin (26/4/2021).
Sebagai orang nomor satu di Kabupaten MBD, Benjamin Noach telah menyiapkan sederet misi untuk menjadikan Kabupaten MBD menjadi kabupaten yang sejahtera, mandiri dan berlandaskan budaya.
“Visi misi yang ada sebenarnya bunyinya berbeda-beda tetapi intinyanya adalah bawa kita ingin Maluku Barat Daya itu terjadi kesejahteraan dan kemakmuran tetapi akar budayanya tidak hilang. Jadi sejahtera, mandiri tetapi diatas landasan budaya Maluku Barat Daya,” ujar Bupati kepada awak media usai acara syukuran pelantikan, di Sari Gurih Restaurant Ambon.
Terkait dengan Participating Interest (PI) Blok Masela, Ia menjelaskan, bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23, yang mengatur bahwa kewenangan Bupati hanya sampai 4 mil, kewenangan Gubernur 12 mil, sedangkan lebih dari itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Mereka mau kasih atau tidak, itu terserah. Bagi saya, rakyat Maluku Barat Daya harus mendapat manfaat dari tambang itu dan kita siapkan rakyatnya bukan kita teriak-teriak soal PI,” tandas Bupati.
Disinggung terkait kesiapan MBD untuk pertambangan Blok Masela, Benjamin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sumber daya manusia dan membuka universitas di Kabupaten MBD. Sementara ini, mereka sedang dalam proses untuk mengupayakan universitas itu menjadi universitas negeri.
“Di tambang itu tidak hanya butuh orang tambang, tambang itu butuh sarjana teknik yang hebat, tambang butuh dokter yang hebat, tambang butuh sarjana hukum yang hebat, tambang butuh sarjana tambang yang hebat, jadi tidak harus sekolah tambang,” terang Benjamin.
Menurut dia, dana yang disiapkan untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) itu akan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Untuk operasionalnya biasanya berkisar Rp 6 sampai Rp 7 miliar tetapi untuk angka yang pastinya saya belum tahu, tetapi fisiknya atau infrastrukturnya akan tetap kita bantu,” sambung Benjamin.
Dia menambahkan, Ia menginginkan birokrasi yang profesional. Untuk itu, setelah dilantik menjadi Bupati periode 2021-2026 tentunya juga Ia akan merubah birokrasi dalam pemerintahan di Kabupaten MBD.
Editor: Labes Remetwa
Baca juga: