“Forum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara arah pembangunan daerah dengan kepentingan strategis nasional, khususnya dalam memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ujarnya.

Jakarta, suaradamai.com – Sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional menjadi kunci dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026, Rabu (01/04/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Lewerissa menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan kepentingan nasional, terutama dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Ia menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran strategis, baik dalam aspek pertahanan maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Lewerissa menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta, yang melibatkan seluruh sumber daya nasional.

“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional,” tegasnya.

Secara geografis, Maluku memiliki 1.388 pulau dengan sekitar 92,4 persen wilayah berupa laut. Selain itu, Maluku berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan kawasan internasional.

Menurutnya, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis dengan dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di satu sisi, kebijakan ini menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain, menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan,” jelasnya.

Lewerissa juga mengungkapkan potensi besar sektor perikanan Maluku yang ditopang oleh tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), meliputi Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius, seperti praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.

“Kita menghadapi paradoks, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah pun mendorong transformasi kawasan perbatasan menjadi “sabuk kemakmuran”.

“Kami ingin mengubah kawasan perbatasan dari beranda belakang menjadi kawasan yang hidup dan sejahtera,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan strategi ekonomi biru, antara lain pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.

“Kolaborasi ini tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan.

“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Di lautlah kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. (Diskominfo Maluku)